batampos.co.id – Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepri, Lamidi, enggan melaporkan F, ke penegak hukum meski sudah mengakui memalsukan tanda tangannya untuk pencairan 18 proposal bantuan sosial (bansos) dan hibah tahun anggaran 2020 senilai Rp 1,9 miliar.

Sebaliknya, F, mendapat promosi. F yang sebelumnya berstatus Tenaga Harian Lepas
(THL) di Kesbangpol Provinsi Kepri, kini diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) di
instansi tersebut.

”Yang pasti, terkait 18 proposal tersebut, tidak pernah masuk ke instansi yang saya pimpin (Kesbangpol). Sehingga duduk permasalahannya tidak pada Kesbangpol, melainkan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri,”
ujar Lamidi di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Senin (15/2/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.


Mantan Sekda Bintan tersebut menjelaskan, dirinya tidak pernah masuk dan memverifikasi belasan proposal tersebut.

Adapun terkait adanya pemalsuan tanda tangan dirinya oleh salah satu oknum THL di Kesbangpol, Lamidi menyatakan telah melaporkan kepada Gubernur Kepri pada Desember 2020.

Diakuinya, sejauh ini ia telah meminta rekomendasi kepada gubernur melalui Inspektorat sebagai pihak yang berwenang.

”Saat ini yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai THL. Karena sudah diangkat menjadi pegawai tidak tetap Pemprov Kepri. Tentu kewenangan untuk memberikan sanksi
tersebut adalah ranahnya Inspektorat,” jelasnya.

Meski sudah diangkat jadi PTT, Lamidi mengatakan, untuk sementara waktu yang
bersangkutan tidak bekerja dulu.

Masih menunggu rekomendasi yang pantas untuk staf tersebut. Sebelumnya, Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Kepri, Irmendes, mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Provinsi Kepri, tidak ditemukan 18 proposal fiktif dalam pencairan anggaran Rp 1,9 miliar dana bansos dan hibah APBD Kepri tahun anggaran 2020 lalu itu.

Menurutnya, persoalan yang ditemukan adalah pemalsuan tanda tangan. Dijelaskannya, setelah dilakukan penelitian terhadap 18 proposal tersebut, ternyata kelengkapan dokumennya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Bansos yang bersumber dari APBD, dan terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2019 maupun Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2016 dan perubahannya Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD Provinsi Kepri.

”Dengan hal itu sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah apabila terdapat permasalahan yang mengakibatkan tidak sahnya belanja daerah, maka seharusnya belanja tersebut dikembalikan ke kas daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, pemalsuan tanda tangan tersebut, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa apabila ada penyimpangan yang bersifat pidana, maka tindaklanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum.

”Oleh karena itu, saya sudah berikan arahan kepada kepala perangkat daerah yang dipalsukan tanda tangannya untuk melaporkan ke aparat penegak hukum,” tegas Irmendes.(jpg)