batampos.co.id – Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Kepri, TS Arif Fadillah mengungkapkan pelaksanaan rekruitmen CPNS dan PPPK di Provinsi Kepulauan Riau. Arif menuturkan tahun 2021 Pemprov Kepri telah mempersiapkan ruangan Computer Assisted Test (CAT) untuk pelaksanaan CPNS dan PPPK serta penyediaan anggaran untuk operasional pelaksanaan seleksi.
Pemerintah Provinsi Kepri sendiri mengajukan usulan kebutuhan sebanyak 1.044 formasi guru disesuaikan dengan jumlah kebutuhan guru sampai dengan tahun 2024 sebanyak 3.964 orang.
”Kita sudah mengirim usulan kebutuhan CPNS 2021 sebanyak 62 formasi kemudian yang masuk dalam verifikasi 38 formasi,” tutur Arif saat Rapat bersama Komisi II DPR RI dalam rangka kunjungan kerja ke Kepulauan Riau di Aula Wan Seri Beni Komplek Kantor Gubernur Kepulauan Riau Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (15/2) petang.
Di sisi lain, terkait pelaksanaan program e-KTP, Arif menegaskan adanya terjadi permasalahan di mana tidak sinkronnya DPT dengan SIAK KTP elektronik dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kependudukan.
”Dalam keterbatasan anggaran Kita mengalami persoalan dalam pelaksanaan perekaman KTP elektronik dan ketersediaan blanko KTP elektronik di Disdukcapil di kabupaten/kota,” tegasnya.
Sedangkan Pilkada serentak tahun 2020, Arif mengatakan semua tahapan telah dilaksanakan dengan baik dengan Gerakan Pilkada Sehat seperti launching gerakan 5 juta masker guna mewujudkan Pilkada Sehat secara serentak se-Provinsi Kepulauan Riau.
Dilanjutkan mensosialisasikan 3 M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) secara masif dan pengawasan secara itensif pada setiap pelaksanaan tahapan Pilkada dan aktivitas masyarakat pada ruang publik.
”Kita terus mendisiplinkan masyarakat melalui operasi Yustisi dengan penerapan protokol kesehatan yang berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang Penerapan Disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19,” kata Arif.
Terakhir, menurut Arif yang menjadi hambatan pada Pilkada 2020 adalah pendistribusian logistik karena cuaca di Pulau terluar, masih ada masyarakat belum melakukan perekaman e-KTP dan petugas KPPS, PPK dan pengawas yang reaktif Covid-19.
”Kita juga kesulitan signal dan mendorong partisipan pemilih di atas 76,7 persen, pengawasan dihari tenang dan penanganan kepada pemilih yang ditemukan mengalami gejala Covid-19,” ujarnya.(*/jpg)