batampos.co.id – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa menyampaikan bahwa pembangunan di daerah harus sejalan atau sinkron dengan program nasional. Sehingga terbentuk sebuah konvergensi dalam pembangunan di masa mendatang.
“Dengan demikian belanja negara dalam hal ini, kualitas belanja menjadi lebih baik dan efektif karena pembangunan tidak hanya berdasarkan perspektif nasional tapi juga perspektif daerah sehingga kita bisa efienskan APBN kita,” kata Suharso Manoarfa saat membuka Rapat Koordiniasi bersama Gubernur Se-Sumatera melalaui smabungan Video Conference dari Jakarta, Selasa (23/02).
Pj Gubernur Suhajar Diantoro dalam pemaparannya menyampaikan terimakasih kepada Presiden dan Menteri PPN/Kepala Bappenas atas program dan proyek-proyek yang diarahkan ke Provinsi Kepulauan Riau. Untuk proyek Prioritas Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung Major Proyek Nasional diantaranya adalah pembangunan pada wilayah Batam-Bintan.
“Kita sudah sepakat untuk menyatukan Pulau Batam dan Pulau Bintan sehingga luas kedua pulau ini menjadi lebih kurang 2.400 km persegi dan DED-nya sudah akan dilaksankan pada tahun 2021, panjang jembatan lebih kurang 7 km, tambah dengan keseluruhan jalannnya ± 14 km. Pembabasan tanah di Sri Kuala Lobam untuk kaki jembatan di Pulau Bintan seluas 3 ha akan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi bersama Pemkab Bintan. Sedangkan tanah untuk di Pulau Bau dan Tanjung Sauh menjadi tanggungjawab konsorsium swasta dan tapak tanah di pulau batam seluas 20 ha akan menjadi tanggung jawab BP Batam untuk mendukung proyek ini yang akan dimulai tahun 2022,” jelasnya.
Selain pembangunan jembatan Batam Bintan, untuk mendukung major project atau Proyek Prioritas Nasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mengusulkan pembangunan fly over Jalan Basuki Rahmat, pembangunan fly over Km.8 Tanjungpinang, penanganan banjir perkotaan di Tanjungpinang, perintisan destinasi pariwisata regional 1 dan 2 di Pulau Bintan, dan Pembangunan sarana dan prasarana akademi Komunitas Politeknik Industri berbasis Kompentsi di KEK Galang Batang.
“Pada major project ini diharapkan target yang akan dicapai bersama adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi untuk Provinsi Kepri menjadi 6,4 persen, Kota Batam menjadi 5,36 persen dan untuk Bintan menjadi 6,81 persen. Begitu juga laju pertumbuhan sektor industri dan komodasi, makanan dan minuman,” jelasnya.
Kemudian menyangkut akses air minum perpipaan, Pemerintah Provinsi Kepulaua Riau mengusulan pembangunan SPAM regional Bintan dan menyatukan pipa primer sehingga satu Pulau Bintan akan memeiliki satu sistem perpipaan yang terpusat.
Selain itu juga diusulkan pembangunan jalan lingkar pulau tertinggal, terluar dan terdepan Batubi-Kelarik Natuna. Kemudian major project pembangunan jaringan pelabuhan utama terpadu. Dua yang diusulkan yaitu pembangunan dermaga muat terintegrasi di pelantar 1 dan 2 Tanjungpinang dan pemabangunan pengembangan pelabuhan di Kepulauan Anambas.
“Usulan tambahan adalah pembangunan pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah di Karimun, Bandara Letung Anambas dan Daik, Lingga,” tambahnya.
Sedangkan terkait pada 8 indikator faktor penghambat pertumbuhan ekonomi yang disampaikan menteri Monoarfa, dimana Kepulauan Riau terdapat 2 indikator yang perlu mendapat perhatian bersama yaitu aspek pembiayaan dan aspek SDM kesehatan yang menjadi faktor penghambat maka Suhajar menjelaskan bahwa Kepri dengan jumlah pulau 2.408 dimana 394 diantaramya berpenghuni, terpencil, terpisah oleh lautan dengan gelombang yang lumayan tinggi pada musim tertentu, kesemuanya mebuat pelayanan kesehatan di wilayah provinsi membutuhkan perhatian khusus.
“Kami tentunya sangat berharap jadi priototas tambahan untuk membangun RS pratama di wilayah-wilayah terpencil dengan kondisi geografis seperti di Kepri,” tutupnya.
Acara ini juga dihadiri secara virtual oleh Gubernur Sumatera Utara Gubernur Lampung, Gubernur Riau, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Bangka Belitung, Pj.Gubernur Jambi, Pj. Gubernur Sumatera Barat, Pj. Gubernur Bemgkulu serta Gubernur Aceh.
Forum Rakor Gubernur Tahun 2021, menurut Suharso Maonarfa menekankan pada sinergi pelaksanaan Major Project/Prioritas Nasional dan kesiapannya dengan pembangunan daerah berbasis isu wilayah yang akan dilakukan pada tahun 2022 sebagai bagian dari fungsi Bappenas sebagai Clearing House.
Dalam forum rakor gubernur tahun 2021 ini, Suharso mengharapkan agar para gubernur menyampaikan tiga major project atau Proyek Prioritas Nasional atau usulan proyek baru pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang menjadi prioritas tahun 2022 dan mendukung Prioritas Nasional secara fokus dan terintegrasi.
“Dalam pertemuan hari ini kita akan bahas berbagai usulan dari daerah provinsi terkait rencana kerja pemerintah tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui bersama penyusunan anggaran 2022 yang mengacu RPJMD 2022-2024, yang setiap tahun diturunkan dalam RKP dengan 7 agenda Pembangunan Prioritas Nasional,” katanya.
Adapun Fokus RKP Tahun 2022 mengangkat Tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” memfokuskan reformasi pada beberapa sektor diantaranya Industri, Pariwisata, Infrastruktur, Tranformasi Digital, Reformasi Kesehatan, Reformasi Perlindungan Sosial, Ketahanan Pangan, UMKM, Pembangunan Rendah Karbon serta Reformasi Pendidikan dan Keterampilan.
Dalam kesempatan ini Menteri Monoarfa juga menyampaikan hasil evaluasi usulan proyek pada Rakor Gubernur 2020 yang lalu untuk Provinsi Kepulauan Riau diantaranya Proyek pembangunan Flyover Simpang Kabil Batam telah masuk dalam tahap persiapan dan akan dialokasikan pada tahun 2022 dengan pendanaan SSBN dan Multiyeras Contract.
Sedangkan untuk Pembangunan Jembatan Batam-Bintan masuk pada kajian awal dan sedang berproses di Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR untuk finalisasi FBC.
“Ditargetkan selesai pada Q1. Dalam Q1juga akan ada pembahasan tentang lingkungan hidup dan kesiapan lahan dengan pemda,” ucapnya.(*/uma)