batampos.co.id – Pemerintah memastikan bahwa negosiasi investasi dengan Tesla masih berjalan. Terbitnya berbagai aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) disebut akan memuluskan jalan perusahaan milik Elon Musk itu menanamkan modal di Indonesia.

Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menampik kabar bahwa Tesla hengkang dari rencana investasinya di Indonesia dan lebih memilih India sebagai negara. ”Saya ingin sampaikan, ini kan masih negosiasi, tidak ada yang hengkang. Kalau hengkang itu kan sudah tiba baru pergi, ini masih proses. Jadi, kalau orang dalam negosiasi bisnis deal-deal-an itu biasa pasang surut,” ujarnya melalui virtual conference, Rabu (24/2).

Pihaknya bersama Kemenko Maritim dan Investasi terus berkomunikasi dengan Tesla. Bahlil mengajak seluruh pihak untuk optimistis pada kepastian investasi Tesla ke Indonesia. ’’Dunia belum berakhir. Jangan pesimistis, ini masih jalan terus,’’ imbuh mantan Ketum HIPMI itu.


Dia mencontohkan pengalaman negosiasi investasi dengan perusahaan lain, yakni LG. Kala itu diskusi dengan perusahaan asal Korea Selatan tersebut mengalami pasang surut yang cukup tinggi. Dalam waktu satu tahun, akhirnya LG baru memantapkan diri membangun industri baterai kendaraan listrik terintegrasi dengan nilai investasi USD 9,8 miliar.

”Jadi, doakan yang terbaik. Insya Allah, UU Cipta Kerja memberikan iklim lebih baik bagi pengembangan usaha dan membangun persepsi positif,’’ ujar Bahlil.

Keberadaan UU Cipta Kerja diharapkan bisa membawa daya tarik bagi calon investor agar menanamkan modalnya ke Indonesia. Terlebih dengan terbitnya 51 aturan turunan UU tersebut.

Bahlil bahkan meyakini investasi masuk bisa sesuai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, yakni mencapai Rp 900 triliun pada tahun ini. Target tersebut naik 8,9 persen dari realisasi penanaman modal 2020 sebesar Rp 826,3 triliun.

Bukan hanya Tesla, dia menyebut ada perusahaan mobil listrik lain yang juga berminat menanamkan modalnya ke Indonesia. Namun, dia enggan membeberkan lebih detail. ”Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau ditanya ada yang lain? Jawabannya sudah ada, tapi belum dapat kami sampaikan,’’ kata Bahlil.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, aturan turunan UU Ciptaker yang baru saja rampung diharapkan bisa membawa angin segar bagi iklim investasi di tanah air. Peraturan pelaksanaan yang pertama selesai adalah PP terkait lembaga pengelola investasi (LPI). Yakni, PP No 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.

Kemudian, diselesaikan juga 49 peraturan pelaksanaan yang terdiri atas 45 PP dan 4 peraturan presiden (perpres) yang disusun bersama oleh 20 kementerian/lembaga (K/L) sesuai klaster masing-masing.(jpg)