batampos.co.id – Rentetan kasus yang melibatkan oknum polisi, mulai kasus narkotika, penjualan senjata api, hingga yang terbaru penembakan di kafe, menunjukkan turunnya integritas anggota kepolisian.
“Penurunan integritas ini karena tidak ada sosok panutan di pucuk pimpinan yang masih memegang idealisme,” ujar pengamat kepolisian dari Integrity for Security and Strategic Studies (ISeSS) Bambang Rukminto.
Menurut dia, sosok polisi idealis nyaris hanya menjadi dongeng. Semuanya digantikan pragmatisme, penumpukan kekayaan, gaya hidup hedonis, serta promosi biaya mahal dan pengabaian prestasi. “Kondisi semacam itu juga dirasakan anggota di bawah. Inilah pekerjaan rumah Kapolri,” kata dia.
Rata-rata anggota kepolisian di bawah bingung mencari sosok pimpinan yang masih menjabat sebagai teladan. ’’Akhirnya, aturan, jargon, serta semboyan Tribrata dan Catur Prasetya hanya menjadi hiasan dinding,’’ ujarnya.
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu terakhir mencuat berbagai kasus yang melibatkan oknum polisi. Misalnya, mantan Kapolsek Astanaanyar Kompol Yuni Purwanti dan 11 anggotanya yang positif menggunakan narkotika.
Lalu, ada dua oknum Polda Maluku, SHP dan MRA, yang menjual senjata serta amunisi. Ngerinya, keduanya menjual senjata ke kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang sedang dikejar polisi. Yang paling baru, Bripda CS menembak mati tiga orang. Satu di antaranya anggota TNI.
Dalam kasus terbaru, Bambang menyatakan jangan diseret menjadi konflik antara polisi dan TNI. Korban penembakan bisa siapa saja. ’’Faktanya, yang menjadi korban dari beberapa profesi,’’ tuturnya.
Masalah utamanya, lagi-lagi, adalah arogansi dan ketidakdisiplinan anggota. Anggota kepolisian yang membawa senjata api seharusnya melewati tes yang ketat. Khususnya terkait dengan kesehatan mental dan jasmani.
’’Seseorang dengan karakter yang labil seharusnya tidak diperkenankan membawa senjata,’’ jelasnya.
Karena itu, tugas pimpinan dan pemberi rekomendasi penggunaan senjata api adalah memastikan bahwa anggota disiplin dan sehat mental serta jasmaninya. ’’Maka, dalam kasus penyalahgunaan senjata api harus dievaluasi semua jajaran tempat anggota yang melanggar itu berdinas,’’ terangnya.
’’Jangan-jangan pimpinannya tidak melakukan kontrol. Semua harus dituntaskan secara transparan agar mengembalikan kepercayaan publik,’’ katanya.(jpg)