batampos.co.id – Sebagian warga yang tinggal di Kelurahan Seilekop dan Seipelunggut, Sagulung, mengeluhkan aliran air tak lancar ke tempat tinggal mereka.

Hal itu disampaikan warga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Batam, Jumat (26/2/2021).

Ketua RW 13 Kelurahan Seilekop, Sukirno, mengatakan, air yang mengalir tidak pernah lancar ke rumah warga.


Rata-rata, air baru mengalir saat malam hari. Bahkan, untuk menunggu air mengalir lancar, warga harus menunggu hingga pukul 01.00 dini hari.

”Saya meminta tolong hal ini diperjuangkan. Karena beberapa warga ada yang akhirnya tidak bisa mandi ketika pulang kerja,” ujarnya.

Sejumlah warga Kota Batam mengantre untuk pelayanan di kantor pusat SPAM Batam. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id

Perwakilan warga lainnya juga menyampaikan sulitnya mengajukan pemasangan sambungan bagi warga kaveling di wilayah itu. Hal itu disampaikan ketua RW 7 Seilekop, Jungjung.

Menurutnya, di wilayahnya tersebut sudah banyak kaveling, sedikitnya ditempati oleh 40 kepala keluarga (KK). Ia menyebut, hampir seluruh warga sudah mengajukan pemasangan air.

Namun sayangnya, setiap warga mendapat biaya pemasangan yang cukup mahal dan angkanya berbeda antara satu dengan yang lain.

Bahkan, Jungjung menyebut, penyambungan itu bisa mencapai Rp 5 juta dan persyaratan lainnya, kaveling harus mempunyai peta lokasi.

Untuk memenuhi persyaratan itu sangat sulit. Pasalnya, kata dia, karena kaveling yang mereka tempati sudah mengalami perubahan peta lokasi sebanyak tiga kali.

”Dan belum ada status pembebasan lahannya. Peta lokasi kaveling baru jadi salah satu persyaratan permohonan pemasangan meteran air,”
katanya.

Anggota Komisi I DPRD Batam, Utusan Sarumaha, mengatakan, persoalan yang disampaikan warga berfokus pada aturan. Pihaknya berharap masyarakat tidak mendapatkan kesulitan dalam penyambungan dan biaya pemasangan meteran baru.

”Saya kira hal ini yang perlu dipelajari lebih dalam, apakah aturannya memang seperti itu atau tidak. Jangan sampai ada kebijakan-kebijakan atau faktor yang membuat masyakarat kesulitan,” tegasnya.

Sayangnya, dalam RDP tersebut, tidak dihadiri oleh perwakilan PT Moya Indonesia dan BP Batam selaku pihak yang menjadi pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam.

Karena itu, Utusan Sarumaha, berharap, ke depan PT Moya dan BP Batam bisa hadir dan menjawab keluhan masyarakat tersebut.

”Kami memaklumi itu, tapi kami juga akan menjadwalkan ulang RDP ini sesuai dengan PT Moya Indonesia dan BP Batam, sekitar awal Maret mendatang,” imbuhnya.(jpg)