batampos.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melaunching BPJS kesehatan Mendengar untuk menampung masukan peserta dan pemangku kepentingan terkait JKN-KIS.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan, melalui BPJS Mendengar, pihaknya ingin mendapat masukan dan input baik dalam pelaksanaan maupun evaluasi pelaksanaan dalam memetakan kebutuhan dan saran dari pemangku kepentingan.

“Selain itu tentunya dengan adanya BPJS Mendengar aspirasi dan masukan akan digunakan dalam inovasi peningkatan mutu layanan, terutama untuk mengurangi antrean dan menjaga keberlangsungan JKN-KIS,” katanya saat konferensi pers virtual, Senin (8/3/2021).


Ia menjelaskan, pihaknya juga akan mencarikan solusi terutama terkait adanya masyarakat yang belum dapat melakukan pendaftaran secara daring.

“Masyarakat yang tidak bisa melakukan pendaftaran secara online bisa dilakukan dengan cara menghubungi nomor telepon 1500 400 atau bisa juga melakukan dengan cara konvensional yaitu dengan memasukan pendaftaran di drop box,” paparnya.

Ia berharap semua pemangku kepentingan dapat merasa memiliki BPJS Kesehatan. Sehingga dapat bersama-sama mengembangkan inovasi pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyakarakat.

“BPJS Kesehatan Mendengar ini membantu kami melakukan pemetaan kebutuhan stakeholders untuk kami jadikan evaluasi, masukan, dan acuan dalam mengelola Program JKN-KIS lima tahun ke depan. Bahkan tidak menutup kemungkinan bila suara mereka akan menjadi sasaran strategis jangka panjang BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti (atas) dan Wamenkes, Dante Saksono Harbuwono (kanan bawah) saat memaparkan program BPJS Kesehatan Mendengar secara virtual, Senin (8/3/2021). Foto: Tangkapan layar/ Messa Haris

Ia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan “BPJS Kesehatan Mendengar” menggunakan tiga metode. Yaitu melalui pertemuan offline atau kunjungan langsung ke pemangku kepentingan, melalui pertemuan online, serta melalui e-Form.

Yakni formulir elektronik yang akan diedarkan BPJS Kesehatan untuk diisi oleh para pemangku kepentingan.

Masukan tersebut lanjutnya akan dimanfaatkan untuk mengembangkan inovasi dalam rangka peningkatan mutu layanan, kepuasan peserta serta menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS.

Menurutnya, berdasarkan pemetaan yang dilakukan pihaknya, stakeholders yang menjadi prioritas utama untuk dikelola secara intensif adalah mereka yang memiliki wewenang besar serta kepentingan tinggi terhadap organisasi.

Misalnya, peserta JKN-KIS, fasilitas kesehatan, dan pemerintah (dalam hal ini, kementerian/lembaga yang terkait langsung dengan operasional BPJS Kesehatan, seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Kejaksaan Republik Indonesia, dan sebagainya).

Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno, mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mempererat jalinan komunikasi yang lebih baik lagi antara BPJS Kesehatan dengan berbagai stakeholders, yang pada akhirnya diharapkan dapat makin memperkuat ekosistem penyelenggaraan JKN-KIS ke depan.

“Dengan terjalinnya komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholders, diharapkan ekosistem JKN-KIS dapat lebih kondusif dan pada akhirnya Program JKN-KIS dapat dilaksanakan lebih baik lagi,” jelasnya.

Pengarah kegiatan BPJS Kesehatan Mendengar itu meminta kepada seluruh jajaran BPJS Kesehatan terkait pentingnya mendengar suara publik; mendengar dengan empati untuk memahami dan mengerti.

“Bukan sekedar mendengar untuk menjawab dengan kata-kata. Pemikiran dan masukan-masukan mereka merupakan hal yang sangat penting karena Program JKN-KIS merupakan program nasional yang dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai
stakeholders, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” ujar Mundiharno.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, mengatakan, ada sejumlah upaya yang harus dilakukan untuk menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS.

Antara lain dengan menyesuaikan besaran iuran, redefinisi paket manfaat JKN
berbasis kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap standar, peningkatan kepatuhan pembayaran iuran (khususnya dari sektor informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah/PBPU), dan perbaikan tata kelola JKN.

Selain itu, dalam hal keadilan dan mutu layanan, juga diperlukan penambahan fasilitas kesehatan di daerah, penguatan mutu layanan, serta penguatan manfaat promotif
preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

“Kementerian Kesehatan berperan sebagai regulator sistem dan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Segala peraturan terkait JKN-KIS perlu diharmonisasikan dengan peraturan Presiden, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan, agar sesuai
dengan kerangka pembangunan kesehatan,” tuturnya.

Kementerian Kesehatan kata dia, siap bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk menguatkan kerja sama dalam peningkatan akses fasilitas pelayanan, sustainabilitas finansial, integrasi data, dan hal prioritas nasional lainnya.

“Seperti vaksinasi Covid-19. Kami dari Kementerian Kesehatan sangat mendukung Program JKN-KIS,” ujarnya.(*/esa)