batampos.co.id – Keluhan pengusaha soal biaya logistik di Batam yang tinggi akhirnya direspons pemerintah pusat, setelah bertahun-tahun menjadi momok bagi pengusaha dan investor di
Batam.

Apalagi biaya logistik tinggi itu menjadi komponen pengeluaran terbesar bagi industri di Batam.

Respons itu ditunjukkan dengan pernyataan sama dua menteri yang hadir di Batam, Kamis (18/3). Yakni Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.


Keduanya kompak mengakui bahwa biaya logistik di Batam
masih tinggi.

Bahkan bukan hanya di Batam, tapi wilayah lainnya di Indonesia secara umum. Biaya logistiknya masih lebih mahal jika dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya.

Ditambah pengurusan cukup ribet dan memakan waktu yang cukup lama.

“Biaya logistik kita 23,5 persen, jauh lebih mahal dibandingkan dengan negeri jiran Malaysia yang hanya 13 persen. Padahal jarak Batam ke Malaysia kurang dari 1 jam naik speedboat,” ujar Sri Mulyani, saat hadir di Batam, meresmikan platform digital logistik, Batam Logistic Ecosystem (BLE) bersama Menko Marves di Gedung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kamis (18/3/2021).

Hadir juga dalam peresmian BLE itu Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, dan sejumlah pejabat tinggi lintas kementerian dan lembaga.

Untuk itu, kata Sri Mulyani, perlu memperbaiki semua itu, demi meningkatkan daya saing bidang logistik di Batam.

Supaya semua ini bisa berjalan dan terlaksana, Sri Mulyani mengingatkan perlunya upaya bersama setiap pihak terkait.

Dukungan bersama setiap instansi di Batam maupun Kepri, dapat meningkatkan kegiatan ekspor dan impor.

“Mari kita laksanakan dan tanamkan, bahwa legal itu mudah. Setiap instansi harus memberikan pelayanan terbaik, bagi pengusaha yang mengurus melalui jalur legal. Se hingga nantinya yang (oknum-oknum) di jalur ilegal, akan berinisiatif ke legal,” tuturnya.

Sri Mulyani menyadari bahwa selama ini ada hal negatif tertanam di benak publik.

Bahwa, legal itu membutuhkan biaya yang mahal. Birokrasi yang panjang dan berbelit. Pemikiran inilah yang Sri Mulyani minta diperbaiki.

Semua pihak harus mendukung usaha-usaha legal dan tidak memberikan beban atau memperlambat proses pengurusan perizinannya.

Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Panjaitan (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat meresmikan BLE di gedung BP Batam. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id

“Ada yang sebut legal itu high cost, bikin bangkrut. Untuk
memperbaiki ini semua, butuh kerja sama semua pihak, karena memperbaiki ini pekerjaan bersama,” ucapnya.

Sri Mulyani menyebut, perusahaan di Batam bisa kalah kompetisi karena biaya logistik. Maka, jika ingin maju dan investasi datang harus berubah.

“Percuma saja promosi terus kalau dalamnya tidak dibenahi. Bisa pusing investor nanti. Begitu rumitnya, investor jadi harus keluar banyak dana untuk investasi di sini, yang semula diperkirakan
kompetitif,” paparnya.

Menurut Sri, Indonesia merupakan pasar besar perdagangan dunia. Tapi situasi internal sangat tidak mendukung pengembangan investasi yang baik, termasuk di Batam.

“Kita harus bereskan rumah dulu. Supaya saat investor datang, ramah bisnis itu tidak hanya lips service belaka,” ujarnya.

Menurutnya, setelah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja diterbitkan, maka upaya mendorong masuknya investasi semakin mengemuka.

Lagi-lagi, Sri menegaskan bahwa lapangan kerja akan muncul kalau ada investasi.

“Perlu beberapa langkah untuk memperbaiki daya kompetisi kita di bidang logistik ini,” jelasnya.

Untuk penerapan BLE, Sri menegaskan BC Batam tidak bisa bekerja sendirian. Logistik itu butuh komitmen bersama.

“Batam itu beranda paling depan head to head dengan internasional. Tapi kinerja ekonomi sedang alami kesulitan tumbuh secara tinggi. Batam tidak mungkin tumbuh, jika tidak ada investasi. Maka perbaiki dulu prosedur birokrasi, kemudian perbaiki logistik,” jelasnya.

Ia melihat Batam sejak 2015 pertumbuhan ekonominya jauh di bawah nasional.

Penurunan ini disebabkan berbagai masalah. Oleh sebab itu, lagi-lagi Sri Mulyani mengajak kepada semua pihak untuk meningkatkan pelayanan.

Sehingga investasi masuk dan perekonomian meningkat. Sri Mulyani mengatakan, yang sering terjadi di lapangan adalah kapal sering menunggu lama untuk menaikkan atau membongkar barang.

Kapal yang masuk pun harus menjalani pemeriksaan dari berbagai instansi di laut maupun setelah merapat di dermaga.

“Bea Cukai periksa, nanti BP Batam periksa lagi. Kenapa pemeriksaan ini dilama-lamain, (saya rasa) itu meminta sesuatu, bukan periksa. Sering terjadi kapal belum merapat, sudah ditempel beberapa instansi, padahal belum tahu kapan sampai atau akan diangkut,” ungkapnya.

Tapi dengan adanya platform digital logistik dimana BLE Batam menjadi percontohan, Sri Mulyani yakin biaya logistik menjadi lebih murah.

“Sekarang kita bangun sistem atau platform-nya. Melalui sistem ini (BLE) kapal yang masuk atau bersandar tidak menunggu lama, dalam bongkar muat. Demand akan melihat kapan kapal berlabuh
atau berangkat. Selain itu, pembayaran bisa dilakukan secara cepat. Kegiatan logistik tidak akan memakan waktu berhari-hari lagi,” tuturnya.

Diharapkan juga tidak ada lagi uang “receh” alias uang pungli berserakan di laut maupun di pintu-pintu layanan.

Semua layanan barang usaha harus transparan dan tanpa pungli apapun.

“Semuanya serba terbuka, sehingga pengusaha tahu barang apa yang boleh masuk atau tidak. Nantinya penerapan autogate sistem BP Batam akan diintegrasikan dengan pelayanan milik Bea Cukai,” ucapnya.

Platform ini diyakini mempercepat pengeluaran atau pemasukan barang. Sehingga memberikan kepastian dan kecepatan layanan bagi pengusaha.

“Pak Jokowi pernah bilang, negara yang kuat dan besar belum tentu memenangi persaingan. Tapi yang cepatlah yang memenangi persaingan,” ujarnya.

Implementasi BLE yang merupakan platform digital akan sangat membantu pengguna jasa pelabuhan. Proses produksi barang, pengantaran hingga gudang, pengangkutan, berlayar, hingga sampai ke tempat tujuan bisa dipantau lewat aplikasi ini.

Tidak ada lagi pertemuan-pertemuan antara pengguna jasa dan
instansi di pelabuhan.

“Efisiensi merupakan hal yang mengagumkan. Nanti jangan ada lagi di sini, BC Batam dan BP Batam periksa-periksa. Nanti dilama-lamain. Oh ada sesuatu, itu kan tidak lucu,” ujar Sri Mulyani.

BLE nantinya akan diintegrasikan dengan layanan lainnya. Mulai kapal, bus, hingga pembayaran. Sejauh ini, kata Sri Mulyani, sudah ada salah satu bank mengajukan sebagai platform paymant.

Ia menambahkan, meski pemerintah menggenjot peningkatan pelayanan, tapi tidak akan melupakan penegakan hukum atas tindakan penyelundupan.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani menilai kegiatan ilegal perlu ditekan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, membenarkan seluruh perkataan Sri Mulayani.

Ia mengatakan, ingin Republik Indonesia ini lebih efisien dan transparan. Sehingga perlu dilakukan berbagai reformasi di berbagai bidang pelayanan.

Salah satunya, dengan menerapkan platform digital logistik seperti BLE ini.

“Melihat biaya logistik yang sangat tidak efisien. Negara tetangga cost-nya hanya 13 persen, di sini (Batam) 23,3 persen. Angka ini perlu ditekan, paling tidak hingga 17 persen, bahkan 2024 harus ditekan sampai 15 persen,” tegasnya.

Luhut menyebutkan, implementasi BLE sebagai bagian dari National Logistic Ecosystem (NLE) ini bertujuan agar Indonesia menjadi republik yang lebih efisien dan transparan.

Luhut juga menyebutkan alasan mengapa Batam dipilih sebagai percontohan penerapan platform digital logistik, karena jika berjalan dengan baik, maka pemerintah akan mengupayakan delapan pelabuhan lainnya di Indonesia bisa mengikuti jejaknya.

“Ini merupakan perjalanan panjang. Tanpa kerja keras tidak akan bisa. Setelah itu, nanti akan dikaitkan dengan pelabuhan udara, sekali jalan,” ucapnya.

Menurutnya, tata kelola logistik yang efisien diperlukan untuk meningkatkan daya saing Batam di bidang kemaritiman.

Seperti yang sudah diketahui, Batam tidak banyak disinggahi kapal-kapal asing. Dalam kaitannya dengan logistik, proses pemuatan barang hingga sampai ke tujuan dianggap sangat tidak
efisien.

Sebabnya, karena perizinan kapal yang berkaitan dengan kegiatan logistik harus diurus di tiga instansi, yakni Bea Cukai (BC) Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam.

Repot dan makan banyak waktu dan biaya. Selain itu, Pelabuhan Batuampar yang berkapasitas kecil tidak sanggup disandari oleh kapal besar seperti Panamax.

Untuk memuat barang ke kapal besar yang berlayar jarak jauh, maka kapal kecil yang mengangkutnya pelan-pelan dari Batuampar.

Bagi dunia usaha, proses ini tidak efisien, makan waktu, dan biaya.

Dengan BLE, perizinan-perizinan di tiga instansi ini disatukan, sehingga pengguna jasa pelabuhan hanya perlu sekali submit data, maka kegiatan logistiknya bisa berjalan dengan lancar.

Model simplifikasi perizinan ini diyakini dapat menarik minat-minat kapal asing, serta memperlancar arus kegiatan ekspor-impor di Batam.

Luhut juga melihat kapal-kapal asing tidak tertarik ke Batam, karena tidak memiliki apa yang mereka butuhkan.

Dalam hal ini, seperti fasilitas dan titik labuh jangkar yang
komprehensif.

“81 ribu kapal lalu lalang di Selat Malaka per tahun. Kapal yang mau lego jangkar hanya 102 saja. Padahal kalau digarap dengan baik, dapat 20 persen saja bisa dapat Rp 3 triliun per tahun,” sebutnya.

Ia mengungkapkan, ada sembilan titik di Selat Malaka yang dijadikan titik labuh jangkar, dan tidak ada satupun yang dimiliki Indonesia.

“Berpuluh-puluh tahun tidak ada. Saya sudah perintahkan agar tahun depan, ada 4 atau 5 titik tambahan yang dikelola. Mulai April, ada rambu-rambu suar disana. Kita manfaatkan titik labuh jangkar seoptimal mungkin,” ujarnya.

Agar lebih memaksimalkan pendapatan labuh jangkar ini, Luhut menilai, perlu adanya taks force yang melakukan patroli secara rutin.

Selain itu, kapal yang melintasi perairan Indonesia wajib menggunakan Automatic Identification System (AIS).

Task Force ini terdiri dari berbagai pihak dan akan dilengkapi dengan drone. Saya sudah minta pak gubernur sosialisasikan ini. Saya minta jangan sampai ada pihak di laut bermain-main. Saya juga minta teman-teman polisi mengamankan investasi. Semua pihak juga jangan melakukan kutip-kutipan (pungli). Jangan macammacam. Bekerjalah dengan hati,” tegasnya.(jpg)