batampos.co.id – Legislator di Komisi V DPR RI menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Batam-Bintan(Babin) yang sudah ditunggu masyarakat Kepri terus berlanjut.

Dalam waktu dekat, Komisi V DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi V DPR RI dan Dirjen Pembiayaan Infrakstruktur (PI) Kementerian PUPR.

Ini terkait progres pembangunan Jembatan Babin. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar Dapil Kepri, Cen Sui Lan (CSL), berharap program pembangunan jembatan ini jangan direcoki lagi, sebab semua sudah berjalan sebagaimana mestinya.


Termasuk soal studi ekonomi yang sempat dipertanyakan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat berkunjung ke tapak awal pembangunan Jembatan Babin di Kabil, Batam, Jumat (19/3/2021) lalu.

“Program pembangunan jembatan ini sudah ada penugasan yakni PT Hutama Karya (HK),” ungkap Cen Sui Lan, Minggu (21/3/2021), seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

CSL mengatakan, PT Hutama Karya ini menjadi leader kontraktor untuk pembangunan proyek Jembatan Babin tersebut.

Tentunya dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dalam hal ini BUMN.

Dengan demikian, PT Hutama Karya bisa mengundang investor untuk bersama-sama dalam menyelesaikan proyek tersebut.

“Program pembangunan Jembatan Batam-Bintan jangan direcokin lagi lah. Udah jalan kok semuanya. Dan masyarakat Kepri sudah lama menunggu,” katanya.

Ia menjelaskan, feasibility study (FS) pembangunan Jembatan Babin sudah selesai. Di dalamnya sudah termasuk kajian ekonominya.

“Dalam FS itu sudah termasuk hasil kajian ekonominya. FS itu kan tentang layak atau tidak layaknya,” sambungnya.

Bahkan, ia mengibaratkan progres pembangunan Jembatan Babin ini seperti orang yang sedang naik kendaraan.

“Kami di Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR sudah ada di Kilometer 100. Sementara ada pihak lain yang bukan pemilik program, bicaranya masih di kilometer 10, sudah lewat itu,” ujarnya.

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan (sedang menunjuk,red) saat meninjau landing point pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) di Batam, Kamis (18/3/2021). Foto: Pemko Batam untuk batampos.co.id

Menurutnya, Luhut selaku Menko mungkin belum mendapatkan informasi detail tentang program tersebut, sehingga meminta Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, melengkapi rencana pembangunan Jembatan Babin dengan kajian ekonomi.

“Saya tegaskan bahwa program Jembatan Batam-Bintan tupoksinya di Kementerian PUPR dan Komisi V DPR RI. Saya akan kawal program ini demi Kepri,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemprov Kepri sudah diberikan tugas untuk membereskan pembebasan tapak lahan Jembatan Babin.

Saat ini, Komisi V masih menunggu, bagaimana dan sudah sejauh mana proses pembebasan lahan yang dimaksud.

“Jadi, kami tunggu laporan dari Pak Gubernur Kepri, tentang selesainya lahan itu. Supaya jangan ada informasi yang membingungkan masyarakat Kepri,” ucapnya.

Ia menyebutkan bahwa pembangunan Jembatan Babin ini juga masuk dalam program Presiden Joko Widodo. Dijanjikan saat menggelar kampanye di Temenggung Abdul Jamal, beberapa waktu lalu.

“Opung (Luhut Pandjaitan), jangan direcokin janji Pak Presiden Jokowi nih. Nanti dibilang masyarakat Kepri, Pak Jokowi tak menepati janji kampanyenya,” katanya.

Meski demikian, CSL mengaku Luhut Binsar Pandjaitan adalah seniornya di Partai Golkar.

“Saya sangat hormat beliau. Saya sering menyampaikan ini (Jembatan Babin) dengan nada bercanda. Tetapi saya minta tolong kepada Opung (Luhut). Janganlah ini direcokin,” jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepri juga sudah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik lahan yang akan dijadikan sebagai tapak atau jalur pembangunan Jembatan Babin.

Pembangunan Jembatan Babin ini diyakini akan menggerakkan ekonomi di beberapa daerah seperti Batam, Bintan, dan Tanjungpinang.

Jembatan Babin ini juga diharapkan akan menghidupkan pariwisata di Batam sekaligus Bintan dan Tanjungpinang.

Jembatan Babin ini juga penting untuk kelancaran arus orang
dan barang di Kepri sebagai kawasan industri.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Provinsi Kepri, Abu Bakar, mengatakan, lewat APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2021 ini, Pemprov Kepri sudah
mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk pembebasan lahan mendukung pembangunan strategis Jembatan Babin.

“Saat ini pembebasan lahan sudah mulai berjalan, dilakukan tentunya secara bertahap baik untuk di Batam dan Bintan,” ujar Abu Bakar di Tanjungpinang, Minggu (14/2) lalu.

Dijelaskannya, lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan Jembatan Babin kurang lebih seluas 30 hektare, dan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pihak BPN sendiri sudah mendata dan lahan yang akan dibebaskan tersebut merupakan lahan milik masyarakat.

”Secara keseluruhan lahan untuk lokasi Jembatan Babin ini sudah terdata dan tidak ada masalah, sebab lahan itu milik masyarakat tidak ada lahan hutan lindung dan lahan lainnya,” jelasnya.

Menurutnya, lahan yang akan dibebaskan tersebut berada di
wilayah Batam dan Kabupaten Bintan.

Namun, untuk pastinya berapa luas di masing-masing wilayah ini masih menunggu laporan lengkap dari tim.

“Prosesnya memang panjang untuk pembebasan lahan ini, namun
secara keseluruhan sudah tidak ada hambatan,” sebutnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, meminta Ansar menyiapkan studi ekonomi pembangunan jembatan itu.

“Pak Gubernur, dibuat nanti studi keekonomiannya. Bisa dihitung kok manfaatnya keekonomiannya,” kata Luhut kepada Ansar, begitu melihat maket Jembatan Babin, saat diajak meninjau landing point Jembatan Babin, di Kabil, Kota Batam, Kamis (18/3/2021) lalu.

Mendegar permintaan Luhut, Ansar langsung menyang-
gupi. “Segera kami siapkan,” kata Ansar, spontan.

Luhut meninjau landing point itu bersama Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, serta beberapa pejabat penting lainnya dari Jakarta.

Usai meninjau, kepada wartawan, Luhut kembali menegaskan, pentingnya kajian dampak ekonomi pembangunan Jembatan
Babin.

Sehingga, kehadiran Jembatan Babin ke depan, bisa berdampak ekonomis lebih besar. Khususnya wilayah-wilayah terhubung nantinya.(jpg)