batampos.co.id – Pemerintah menyebut, saat ini situasi pandemi Covid-19 di Indonesia mulai membaik. Hal tersebut tecermin dari angka persentase kasus aktif dan tingkat kesembuhan yang sudah lebih tinggi dari rata-rata global.

Data per 18 Maret 2021, persentase kasus aktif di Indonesia tercatat 9,13 persen. Sedangkan di tingkat global lebih tinggi, mencapai 17,2 persen. Sementara itu tingkat kesembuhan Indonesia sebesar 88,16 persen. Sedangkan angka kesembuhan global sebesar 80,59 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, terkendalinya penanganan sisi kesehatan membuat pemerintah optimistis tahun 2021 menjadi titik balik berbagai permasalahan akibat pandemi Covid-19.



“Ekonomi Indonesia diproyeksikan kembali pulih di kisaran antara 4-5,5 persen di tahun ini. Tahun lalu, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi minus 2,07 persen. Angka itu lebih tinggi dari negara G20 dan kita di peringkat 4 di bawah Tiongkok, Turki, dan Korea Selatan,” ujarnya dalam diskusi secara virtual, Senin (22/3).

Menurutnya, pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2021 didorong dengan peningkatan konsumsi, investasi, dan ekspor yang sejalan dengan kelanjutan program pemulihan ekonomi nasional serta implementasi UU Cipta Kerja. Program tersebut juga dibarengi dengan program vaksinasi dan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. PPKM mikro ini dilakukan di 15 provinsi.

Selain itu, lanjutnya, untuk menjaga momentum pemulihan kesehatan dan ekonomi, pemerintah telah mempersiapkan beberapa langkah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2021. Langkah itu diantaranya memulihkan rasa aman bagi masyarakat melalui percepatan vaksinasi, pemberlakuan PPKM mikro untuk menekan laju penyebaran covid-19, dan percepatan realisasi belanja pemerintah di kwartal pertama 2021.

“Pemerintah akan terus melanjutkan anggaran penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional dengan meningkatkan anggaran menjadi Rp 699,43 triliun atau sekitar Rp 49,6 miliar. Jumlah ini naik 21 persen dibandingkan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional di tahun 2020,” tuturnya.

Selain itu, kata Airlangga, pemerintah juga akan fokus terhadap program vaksinasi untuk mempercepat pemulihan kesehatan yang mencapai herd immunity 70 persen dan target 182 juta masyarakat Indonesia akan divaksinasi. Jumlah vaksin 426,8 juta diharapkan selesai di akhir tahun ini.

Airlangga memaparkan, seiring program vaksinasi untuk menekan laju Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan PPKM Mikro di tingkat desa dan kelurahan. PPKM Mikro telah diperpanjang hingga tahap ke empat yaitu antara 23 Maret – 5 April 2021 serta perluasan penerapan menjadi 15 provinsi.

“PPKM Mikro terbukti telah berhasil menurunkan angka kasus aktif, tingkat kematian, serta berhasil meningkatkan tingkat kesembuhan,” tuturnya.

Di sisi lain, momentum pemulihan ekonomi saat ini tentu harus bisa dimanfaatkan untuk mendorong reformasi struktural dengan memperbaiki iklim investasi. Selain itu juga membuat perizinan usaha menjadi sederhana dan cepat sehingga investasi meningkat dan lapangan kerja tercipta.

Ia menjelaskan, reformasi struktural di Indonesia dilakukan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ini menjadi jembatan antara program penanganan Covid-19 jangka pendek dan reformasi struktural di jangka panjang.

“Pemberlakuan UU ini sangat tepat waktu karena akan membantu mengurangi dampak negatif Covid-19 terhadap mereka terkena dampak terutama di sektor lapangan kerja,” katanya.

Menurutnya, UU Cipta Kerja pemerintah memberikan fasilitas perlindungan, pemberdayaan, insentif serta pembiayaan bagi usaha mikro kecil. Seperti diketahui, UMKM memiliki peran sentral di dalam perekonomian.

Pemerintah juga telah mengesahkan berbagai regulasi turunan tentang ketenagakerjaan terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing, pengupahan, perjanjian kerja, dan pelaksanaan asuransi jaminan kehilangan pekerjaan. Upaya lainnya dengan pembentukan Indonesia Investment Authority atau INA sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang.

Kemudian, untuk mendorong pembangunan infrastruktur pemerintah telah berkonsultasi dengan 50 perusahaan dan calon mitra strategis. Di tahun 2020 telah dialokasikan modal awal sebesar Rp15 triliun, dan tahun 2021 dipersiapkan tambahan sebesar Rp 60 triliun. Diharapkan kuartal pertama, INA ini bisa merealisasikan kegiatannya.

“Pemerintah mengharapkan partisipasi dari para stakeholder. Pemerintah akan selalu membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya.(jpg)