DI Kepri, satu dari dua pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang benar-benar baru di posisi sekarang adalah Gubernur H Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Hj Marlin Agustina. Levelnya pun pemimpin provinsi. Meskipun Ansar pernah jadi Bupati Bintan dua periode, diselingi “rehat” 5 tahun dan jadi anggota DPR RI (2019-2020).

Lainnya, pasangan yang juga baru adalah Bupati dan Wakil Bupati Natuna, Wan Siswandi dan Rodhial Huda, yang baru akan dilantik pada awal bulan Mei mendatang.

Selebihnya, dari serangkaian pilkada serentak 9 Desember lalu, di Kepri, adalah wajah lama atau setidaknya kombinasi baru dan lama. Misalnya, di Batam, paslon yang kembali memimpin adalah wajah lama (HM Rudi dan Amsakar). Di Bintan, bupatinya lama (Apri Sujadi), wakilnya baru (Roby Kurniawan).

Begitu juga di Lingga, wakilnya naik jadi bupati (Nizar), wakilnya wajah baru (Neko). Di Karimun (Aunur Rafiq – Anwar Hasyim) dan Anambas (Harris – Wan Zuhendra), kedua paslon adalah wajah lama.

Dalam pada itu, seperti kembali ditegaskan Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar Baharuddin, saat memimpin rapat via zoom, kemarin, sudah pasti gawe politik berikutnya akan dilaksanakan pada 2024. Artinya, waktu bagi memimpin daerah untuk bekerja pada periode ini cukup singkat. Tak sampai 4 tahun atau bahkan hanya 3,5 tahun jika dihitung dari saat tahapan pilkada yang sudah harus dimulai setahun sebelum pencoblosan.

Oleh sebab itu, bagi paslon baru seperti Ansar – Marlin, tidak ada pilihan lain kecuali menginjak gas dalam-dalam. Istilah anak sekarang, gaskeun! Janji dan visi-misi dalam kampanye adalah utang yang kelak pasti ditagih oleh rakyat Kepri, baik yang memilih mereka maupun yang memilih paslon lain. Sementara periodisasi tidak cukup lima tahun.

Di sisi lain, secara sederhana, paslon wajah lama tinggal meneruskan kerja yang pernah dilakukan, dengan penyesuaian terhadap tantangan hari ini. Sementara yang baru, tentu dengan gaya dan cara yang “baru” pula, selain menyesuaikan dengan janji kampanye dan situasi terkini.

Dalam kaitan itulah, saya melihat Gubernur Ansar sudah berusaha memperlihatkan bahwa dia dan pasangannya ingin langsung bekerja sehari setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana, 24 Februari 2021. Ansar langsung tancap gas menemui berbagai kementerian di Jakarta untuk melakukan lobi-lobi baru maupun meneruskan lobi sebelumnya.

Sebagai sosok yang pernah sukses menjadi Bupati Bintan dua periode, Ansar sudah terbiasa bekerja dengan protokoler yang tidak terlalu formal. Bahkan saat jadi bupati pun Ansar jarang ngantor di kantornya, namun lebih banyak “numpang” di dinas-dinas. Seringkali wartawan hanya bisa menemuinya untuk wawancara jika mau ke sana.

Begitu juga Hj Marlin, wanita humble dan ceria itu nampak berusaha mengikuti irama gubernur. Sebagai pendatang baru dalam dunia politik di Kepri, tentu istri Wali Kota Batam itu tak mau dianggap “ayam sayur”. Dia nampak berusaha menyesuaikan dengan tugas-tugas yang sebetulnya baru buat dirinya. Beruntung seabrek organisasi di Batam pernah dia pimpin bahkan hingga kini. Dia juga punya mentor tangkas, Wako / Kepala BP Batam HM Rudi.

Oleh sebab itu, dalam pandangn saya, sebaiknya Gubernur Ansar dan Wagub Marlin, atau bupati/wakil bupati, sudah saatnya tidak terlalu menghiraukan suara-suara sumbang yang mulai nyaring diteriakkan. Mungkin oleh pendukung paslon lain yang belum move on. Apakah itu di media sosial maupun di media-media “konvensional” yang mulai menyoroti kinerja mereka. Padahal, keduanya baru saja dilantik. Pendeknya waktu kepemimpinan akan terbuang jika hanya mendengarkan semua suara-suara yang belum tentu benar dan cerminan pendapat masyarakat luas.

Bahwa kritikan di media sosial terdengar riuh, itu sudah lumrah. Begitulah dunia maya. Netizen itu kerap dicap “maha benar”. Bahkan dalam sebuah polling sebuah lembaga sigi pendapat di Asia, belum lama ini, menyebutkan bahwa netizen negara +62 ini suka menyerang dan dianggap “paling tidak sopan”. Itu hasil polling, lho. Hehehe.

Begitu juga terhadap suara para narasumber di media cetak, online, maupun elektronik, tentu tidak semua harus didengar, tapi tidak pula harus diabaikan seluruhnya. Media juga tidak boleh membuat liputan dengan niat buruk. Ini sesuai tuntunan UU Pers dan Etika Jurnalistik. Kritik yang disampaikan melalui media tentulah baik jika dilandasi oleh niat yang baik juga. Niat untuk mengubah sesuatu yang tak baik menjadi baik dan yang baik jadi lebih baik.

Di sinilah perlunya kearifan kepala daerah dan bantuan para staf, dalam bidang apapun, termasuk di OPD, bertugas memberikan informasi kepada bos mereka untuk menyerap dinamika di lapangan dan yang berkembang di tengah masyarakat. Perlu juga tim non-ASN yang relatif lebih bebas dari kepentingan karier atau vested intrest lainnya untuk memberikan input yang benar kepada kepala daerah. Itu sah dilakukan sepanjang tidak melanggar aturan.

Di sisi lain, fokus pada visi misi dan janji kampanye, adalah hal penting bagi kepala daerah. Namun yang lebih penting adalah melakukan aksi yang sangat diperlukan di tengah pelemahan ekonomi akibat residu krisis global ditambah dampak pandemi covid-19 ini. Agar apa?

Agar perekonomian rakyat yang terkoreksi cukup dalam akibat kedua faktor di atas tidak bertambah bledding (berdarah) di masa mendatang. Bukankah economy growth Kepri sekarang minus dan ingin ditingkatkan menjadi di atas 3 persen?

Akhirnya, selamat bekerja kepada para kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh Kepri, yang baru maupun yang lama. Waktu tidak lama, bersainglah untuk mengalahkan situasi hari ini agar hati rakyat dapat dimiliki hingga nanti.(***)

Penulis adalah Ketua PWI Kepri dan Direktur batampos.co.id