batampos.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) tidak memberikan toleransi terdadap pungutan liar yang terjadi di setiap lini layanan publik, termasuk di Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag, Muharam Marzuki, meminta seluruh Kepala KUA untuk memegang komitmen yang sama.

“Tolong diperhatikan ya. Kami tidak menoleransi KUA yang melakukan pemungutan biaya di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila mendapat laporan, kami tindak. Ini harus menjadi perhatian setiap Kepala KUA,” tegas dia dalam keterangannya, Jumat (26/3).

Sebab, hal ini berkaitan dengan kredibilitas dan nama baik Kemenag. Lalu, walaupun pemungutan itu dilakukan di pelosok, laporannya pun tetap akan sampai ke pusat.



“Jangan sampai KUA ada pungutan apalagi modus operandi. Kami minta petugas di KUA untuk hati-hati. Jangan ada lagi istilahnya KUA mungut-mungut uang. Ini kan kenapa nikah Rp 600 ribu di hari libur dan Rp 0 (gratis) di KUA pada hari kerja, itu sebabnya itu (pungli). Dulu sebelum ada aturan ini, terjadi banyak pungutan,” sambungnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Agama (Depag) Nikah/Rujuk dilaksanakan di:

1. Nikah atau rujuk di Kantor KUA pada hari dan jam kerja: Rp 0 (gratis)

2. Nikah atau rujuk di luar Kantor KUA dan atau di luar hari dan jam kerja: Rp 600.000

3. Bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tarif: Rp 0 (gratis) dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Daerah/Lurah yang diketahui oleh Camat.(jpg)