batampos.co.id – Dinas Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meminta Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) untuk segera menetapkan standar pelayanan gigi di masa pandemi.

Hal itu dikarenakan pelayanan gigi di masa pandemi menuai banyak keluhan dari peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Batam, Yusrianto, mengatakan, pihaknya banyak peserta JKN-KIS yang merasakan adanya perbedaan perlakuan oleh fasilitas kesehatan (faskes) dan membingungkan peserta yang ingin mendapatkan pelayanan gigi.


Yusrianto menjelaskan, keluhan peserta JKN-KIS terkait pelayanan gigi didominasi dengan penolakan faskes untuk melakukan tindakan tertentu.

Hal ini lanjutnya membuat peserta JKN-KIS tidak puas lantaran harus menunggu sampai waktu yang tidak dapat ditentukan.

“Setiap peserta yang datang ke faskes biasanya ingin diberi tindakan, tidak cukup hanya dengan konsultasi saja. Namun, kami juga paham Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) memiliki prosedur tersendiri terkait pelayanan di masa pandemi, yaitu adanya keterbatasan melakukan tindakan tertentu yang sifatnya tidak urgent,” katanya.

Pertemuan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan dan PDGI Kota Batam. Pada kesempatan itu Dinkes dan BPJS Kesehatan meminta PDGI untuk segera menetapkan prosedur pelayanan gigi di masa pandemi. Foto: Istimewa untuk batampos.co.id

Menurutnya, hal yang membuat peserta JKN-KIS tidak puas adalah kekhawatiran diperlakukan secara diskriminatif.

Yaitu, ketika prosedur tidak berlaku jika peserta mendaftar secara umum, alias membayar sendiri.

“Itu yang sebenarnya kita jaga. Jangan sampai peserta JKN-KIS merasa bahwa hal tersebut hanya berlaku bagi peserta JKN-KIS. Kalau bisa, ada standar pelayanan gigi yang jelas, sehingga pelayanan yang diberikan seragam kepada seluruh pasien,” kata Yusrianto.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Batam, dr. Ratna Irawati, mengatakan, terkait hal ini pihaknya meminta kepada PDGI untuk segera menetapkan standar pelayanan gigi masa pandemi di tahun 2021 ini.

Menurutnya, pandemi sudah mulai mereda sehigga prosedur pelayanan harusnya sudah mulai mengikuti perkembangan.

“Saya minta PDGI untuk segera membuat edaran terkait prosedur pelayanan gigi. Misalnya terkait perlengkapan yang harus dipenuhi oleh setiap faskes agar tenaga medis dan pasien aman selama proses pelayanan dan terhindar dari paparan virus,” kata Ratna.

Ia menambahkan, setelah nanti ada edaran dari PDGI pihaknya bersama BPJS Kesehatan akan segera melakukan kunjungan untuk melakukan pemeriksaan ke klinik terkait standar yang telah ditetapkan.

“Bagi klinik yang memang tidak mampu memenuhi standar silahkan merujuk kepada faskes lain yang lebih lengkap. Sehingga peserta tetap dapat dilayani dengan standar yang sudah ditetapkan,” kata Ratna.

Sementara itu, Ketua PDGI Kota Batam, drg. Ratih Anggraini,  mengatakan, bahwa memang semenjak pandemi Covid-19 dokter gigi memiliki batasan untuk melakukan tindakan medis.

Hal ini tentu karena kekhawatiran terpapar virus. Namun untuk kondisi yang emergency, ia mengaku bahwa tenaga medis tetap melakukan tindakan demi keselamatan pasien.

“Memang kami membatasi, misalnya untuk pencabutan gigi yang tidak ada keluhan, penambalan dan pembersihan karang gigi yang tujuannya untuk estetik itu memang belum bisa kami layani,” kata Ratih.

Ratih menambahkan, hal ini bisa jadi berbeda jika klinik atau dokter praktik memiliki perlengkapan yang lebih memadai.

Misalnya, klinik memiliki APD yang memadai, tata ruang yang lengkap dengan ventilasi dan exhaust fan, tentu tenaga medis dapat terlindungi dengan baik sehingga bisa memberikan pelayanan.

“Ada klinik yang memang tidak bisa melayani, tapi ada juga yang bisa. Standarnya tidak bisa disamakan karena memang perlengkapan di klinik pun berbeda,” jelasnya.

“Tapi untuk kasus emergency yang mengancam nyawa pasti akan tetap kami layani. Masalahnya adalah terkadang peserta menganggap kondisinya emergency padahal belum tentu,” kata Ratih.

Ia berharap kedepannya setiap klinik akan memiliki standar yang sama terkait perlengkapan yang harus disediakan oleh tiap klinik dalam memberikan pelayanan.

Sehingga setiap peserta JKN-KIS segera mendapatkan pelayanan gigi dengan mudah dan aman.(*/esa)