batampos.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam mendata sejumlah aset yang ada di pulau terluar.

Hal ini bertujuan untuk mengamankan aset yang ada di pulau terluar tersebut.

Kepala Kantor BPN Batam, Memby Untung Pratama, mengatakan, pengamanan aset ini sangat penting dilakukan.


Hal ini guna menjaga agar aset terlindungi. Proses sertifikasi ini meliputi bidang tanah, bangunan dan lainnya yang ada di tiga pulau terluar.

”Jadi sangat penting untuk pengamanan aset ini. Tim sudah turun dan melihat ke lokasi. Ada tiga pulau terluar yang sedang dalam proses,” kata dia, Rabu (24/3/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Memby menyebutkan, tiga pulau terluar tersebut yaitu Pulau Putri, Pulau Berhanti, dan Pulau Pelampong.

Pulau Putri menjadi salah satu pulau yang masuk dalam pendataan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam. Foto: Dokumentasi Batam Pos

Proses sertifikasi dilakukan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan.

”Jadi kita sertifikasi aset kementerian, ini merupakan bagian dari program Gugus Tugas Reforma Agraria dalam mengamankan wilayah pulau kecil dan terluar,” ujarnya.

Pengamanan aset dan wilayah kedaulatan ini berupa tanah dan mercusuar. Memby mengungkapkan, selain mengerjakan pendaftaran tanah sistematis lengkap, pihaknya juga harus melakukan sertifikasi terhadap aset yang ada di pulau terluar.

Ia berharap, sertifikasi ini bisa menjadi bukti dan bisa digunakan untuk melindungi aset yang ada di pulau terluar.

Selain aset di pulau terluar, BPN juga terus melakukan sertifikasi untuk aset yang ada di Kota Batam.

Sebelumnya, Kantor Wali Kota dan DPRD Batam serta sejumlah bidang tanah dan bangunan milik Pemko, BP, Polresta Barelang dan lainnya, juga sudah selesai diproses.

”Hari ini (kemarin) Pak KaKanwil Kepri (Askani, red) juga sudah menyerahkan 19 aset berupa sekolah yang juga sudah diselesaikan. Program ini merupakan pengamanan aset dan bersumber dari APBD Kota Batam,” terangnya.

Selain itu, pencatatan aset ini juga masih akan dilanjutkan. Menurutnya, masih banyak aset milik Pemko Batam yang belum disertivikasi.

Ia berharap, ke depan semakin banyak yang tercatat sehingga Batam sebagai kota dengan sertifikasi lengkap bisa terwujud.(jpg)