batampos.co.id – Perekonomian masyarakat Kota Batam belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Sehingga, kebijakan yang meringankan masyarakat, sangat dibutuhkan.

Salah satunya, dispensasi penghapusan denda pajak
kendaraan bermotor seperti yang diterapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kepri.



Namun, kebijakan tersebut telah berakhir pada Desember 2020 lalu. Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Rubina Situmorang, berharap, keringanan penghapusan denda pajak kendaraan itu bisa kembali diterapkan di tahun ini.

Sebab, sejumlah masyarakat masih banyak yang kesulitan untuk memenuhi kebutahan sehari-hari terlebih jika harus ditambah dengan banyaknya tagihan dan denda pajak yang mesti dibayar.

Ilustrasi kendaraan di Kota Batam. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

”Karena dengan situasi sekarang ini, untuk makan saja bisa cukup sudah sangat bersyukur. Jadi, berikan keringanan kepada masyarakat ini,” kata Rubina, Kamis (25/3/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Ia berharap pemerintah tidak memaksakan masyarakat membayar pajak tepat waktu.

Ia yakin, jika ada masyarakat yang tidak bisa membayar pajak kendaraan tepat waktu, itu kemungkinan besar disebabkan karena kesulitan ekonomi.

Ke depannya, jika ekonomi sudah pulih dan pendapatan masyarakat berangsur normal, masyarakat bisa dituntut untuk membayar kewajibannya sebagaimana mestinya.

”Yang jelas kalau sekarang mereka belum bisa bayar, dan sewaktu-waktu nanti mereka bisa bayar, pasti dibayarkan. Cuma ya itu, diberikan kemudahan dulu,” harapnya.

Ia menambahkan, saat ini Komisi II DPRD Kota Batam juga tengah mendorong pemerintah dan semua pihak agar perekonomian masyarakat kembali normal.

Namun, diakuinya bahwa usaha tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Dengan mengambil suatu keputusan, maka semuanya langsung berubah. Akan tetapi, semuanya butuh proses.

”Itu yang kita harapkan ke pemerintah supaya diberikan keringanan. Karena memang semua terdampak. Tidak hanya masyarakat golongan menengah ke bawah, namun menengah ke atas juga berdampak semuanya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala BP2RD Kepri, Reni Yusneli, mengatakan, kebijakan penghapusa denda pajak kendaraan bermotor itu berlaku hingga Desember 2020.

Namun, pemberlakukan penghapusan denda itu hanya berlaku bagi wajib pajak yang jatuh tempo sejak 26 Maret 2020 hingga
Desember 2020.

”Kalau jatuh tempo 30 Juni 2020. Kemudian dibayar 6 Juli 2020 tidak kena denda. Kecuali kalau nunggaknya lebih dari 1 tahun, atau di tahun sebelumnya, itu kena denda. Atau tidak dapat fasi-
litas penghapusan denda,” ujarnya.(jpg)