batampos.co.id – Hingga 1 Maret 2021 jumlah peserta JKN-KIS di Kota Batam mencapai 1.032.940 jiwa atau 89.21% dari jumlah penduduk Kota Batam yang berjumlah 1.157.882 jiwa.

Hal itu diutarakan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Iwan Adriady, pada kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama tahap I, Selasa (23/3/2021) lalu di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Batam.

“Per 1 Maret 2021, jumlah kepesertaan di Kota Batam adalah sejumlah 1.032.940 peserta atau sekitar 89.21% dari jumlah penduduk kota Batam yang berjumlah 1.157.882 jiwa,” ujarnya.



Hal ini kata dia, tidak lepas dari dukungan dan kontribusi pemerintah daerah.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Iwan Adriady, pada kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama tahap I. Hingga Maret 2021 jumlah peserta JKN-KIS di Kota Batam mencapai 1.032.940 jiwa. Foto: BPJS Kesehatan untuk batampos.co.id

“Tanpa bantuan pemerintah, kami akan kesulitan,” kata Iwan.

Iwan mengapresiasi Pemko Batam yang telah memberikan alokasi sebanyak 47.500 jiwa untuk peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PD Pemda) pada tahun 2021 ini.

Ditambah lagi dukungan Pemko Batam yang turut mendaftarkan 5.978 peserta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN).

“Alokasi PD Pemda sebanyak 47.500 peserta, 5.978 PPNPN yang sudah didaftarkan serta iuran PD Pemda selama tahun 2020 yang sudah dibayar lunas. Serta dukungan satuan kerja di Pemko Batam yang selalu mendukung tugas kami untuk menyelenggaran program JKN di Kota Batam,” kata Iwan.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Batam, Yusfa Hendri, mengatakan kedepan Pemko Batam dan BPJS Kesehatan akan lebih fokus kepada masyarakat Kota Batam yang belum dijamin oleh program JKN-KIS.

Ia berharap seluruh penduduk kota Batam dapat dilindung oleh program JKN-KIS.

“Selanjutnya kita harus fokus kepada masyarakat yang belum dijamin oleh program JKN dan kita harus cari tahu berada di segmen apa 124.942 penduduk yang belum terdaftar itu. Kita harus berusaha mempertahankan peserta kita, kalau bisa meningkat terus setiap tahun,” katanya.

Ia berharap BPJS Kesehatan dan satker terkait dapat mengoptimalkan kuota PD Pemda untuk dimanfaatkan oleh penduduk yang belum terdaftar.

“Jangan sampai nanti ada penduduk kita yang tidak bisa bayar biaya di rumah sakit, sementara kuota PD Pemda masih ada. Kita harus terus mengolah sistem kita agar kedepan pendataan peserta semakin baik,” kata Yusfa.(*/esa)