batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam membangun whistleblowing system yang terintegrasi langsung dengan KPK.

Tujuannya, untuk mencegah korupsi dan gratifikasi di lingkungan pejabat BP Batam.

Whistleblowing system merupakan semacam portal yang bertujuan mengajak masyarakat agar berpartisipasi langsung dalam memberantas segala bentuk pelanggaran di sebuah instansi.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Maruli Tua, mengatakan, whistleblowing system terintegrasi antara KPK dan BP Batam terkait dengan pencegahan terhadap pelanggaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pelaporan gratifikasi.

“Kami optimis dengan adanya kerja sama yang baik antarlembaga pemerintah di Batam, terutama di aspek perizinan, penertiban aset-aset, dan pencegahan korupsi di sektor revenue, maka pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan baik, serta memberikan manfaat bagi Kepri,” ucapnya, Kamis (25/3/2021), di Gedung BP Batam.

KPK, kata Maruli, bukan hanya menjalankan tugas menindak korupsi, tapi juga mengedepankan penguatan kelembagaan, demi pencegahan korupsi.

“BP Batam ini merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang penting dan punya misi besar, tapi risiko terjadinya korupsi juga ada, sehingga per lu terus membenahi penguatan tata kelolanya,” paparnya.

Sementara itu, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menyatakan, akan segera menindaklanjuti usulan dari KPK.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, bersama Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto dan para Deputi berfoto bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id

“Mudah-mudahan kerja sama ini bisa berlanjut dengan baik, karena ada juga saran dari KPK mengenai beberapa hal yang belum bisa dilaksanakan, antara lain laporan dari masyarakat. Ke depan akan kami tindaklanjuti dengan cepat,” ungkapnya.

Ia juga telah menyampaikan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) di BP Batam yang bertanggung jawab atas proyek-proyek BP Batam, agar jangan main-main dalam pekerjaannya. Kalau bekerja dengan jujur dan transparan, tidak perlu khawatir.

“Saya minta semua PPK tidak ada lagi kekhawatiran untuk melaksanakan tugasnya, apalagi proyek yang harus dikerjakan BP Batam itu banyak. Jadi, target penyerapan anggaran hingga 96 persen mudah-mudahan bisa tercapai,” ungkapnya.(jpg)