batampos.co.id – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad mendapatkan ultimatum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait persoalan aset, khususnya masalah lahan yang melibatkan Pemerintah Provinsi Riau.

“Memang kita sudah beberapa kali melakukan survesi bermasalah pemerintah daerah, terutama persoalan aset. Namun masih ada beberapa pekerjaan yang belum tuntas,” ujar Kasatgas I Korsupgah KPK RI, Maruli Tua Manurung, Rabu (24/3) di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.

Diakuinya, terkait persoalan aset yang dihibahkan karena pembentukan daerah, menjadi masalah diberbagai daerah, bukan hanya di Provinsi Kepri.


Atas dasar itu, ia mengharapkan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dapat memberikan atensi persoalan ini. Sehingga masalah aset ini selesai pada tahun 2021 ini. Jika memang perlu, libatkan pihak terkait, apakah itu Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun Pemerintah Provinsi Riau.

“Yang namanya aset harus diselamatkan. Jangan sampai dibiarkan, sehingga tidak memberikan manfaat bagi daerah,” tegas Maruli seperti dilansir Harian Batampos.

Sementara itu, Mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Aset Daerah, Rudy Chua mengatakan persoalan aset Pemerintah Provinsi Kepri sudah sangat kusut, sehingga sulit untuk diurai.

Atas dasar itu, ia menyarankan Pemprov Kepri untuk melakukan penghapusan daftar aset yang dinilai tidak mungkin lagi dapat dikembalikan.

”Puncak masalahnya adalah pada waktu penyerahan daftar aset dari Pemprov Riau ke Pemprov Kepri di 2006 lalu. Memang secara administrasi aset tersebut tercatat. Tetapi kenyataan di lapangan banyak dikuasai pihak ketiga, bahkan sudah ada yang dijual,” ujar Rudy Chua, kemarin di Tanjungpinang.

Ditegaskannya, jika tidak berani menghapus daftar aset yang bermasalah tersebut, maka setiap kali supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) persoalan ini akan terus menerus menjadi temuan. Sementara Pemprov Kepri sudah tidak ada kemampuan lagi untuk mengurai kekusutan soal aset yang terjadi.

Disebutnya pada 2006 lalu, Dishub Riau menyerahkan lahan seluas lebih kurang 10 hektare di Kijang, Bintan. ”Namun sekarang kawasan tersebut justru dikuasai Pelindo dan sudah disertifikat. Sama halnya di Toapaya, Bintan, juga ada daftar lahan milik Pemprov. Akan tetapi ketika diverifikasi kenyataan sudah milik pihak lain,” jelas Politisi Partai Hanura tersebut.

Pembina Ikatan Tionghoa Muda (ITM) Provinsi Kepri tersebut juga mengatakan, untuk mengungkap aset hibah Pemprov Riau ke Pemprov Kepri, pihaknya sudah menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri beberapa waktu lalu. Karena banyak aset tanah yang dihibahkan tanpa dukungan administrasi yang jelas.

”Namun kenyataannya persoalan aset tanah sampai saat ini masih belum bisa dituntaskan,” jelasnya lagi.

Menurut Rudy, berdasarkan tanda terima hibah tertanggal 31 Mei 2006 lalu, dari 90 item lahan tanah atau bangunan yang diserahkan pada waktu itu, hanya delapan (8) item yang administrasinya dinyatakan lengkap.

Diantara jumlah tersebut, masih ada 23 lahan lainnya yang belum diserahkan Pemprov Riau ke Pemprov Kepri. ”Aset-aset hibah tersebut tersebar di kabupaten/kota di Kepri,” tegas Rudy.

Disebutkan Rudy, berdasarkan surat hibah aset tersebut, pihaknya sudah mengetahui sejumlah titik lokasi lahan tersebut. Diantaranya Kantor Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal), dan Marinir di sepanjang Jalan Merdeka. Selain itu ada juga aset lahan di Bintan yang sekarang dikuasai oleh Pelindo, Kijang.

Masih kata Rudy, di Batam juga ada beberapa aset yang tercatat dalam surat hibah tersebut. Salah satunya adalah kawasan Gedung Beringin yang berada di Sei Harapan. Dijelaskan Rudy, ada persoalan lain yang membuat aset tersebut tumpang tindih. Karena berselang beberapa waktu kemudian, Gedung Beringin diserahkan ke Pemko Batam.

Ditegaskan Rudy, jika setelah serahterima aset langsung ditindaklanjuti, ia yakin polemik seperti ini tidak terjadi. Karena timbul sengkarut ini disebabkan kelalaian aparat sebelumnya.

”Seharusnya Pemprov Kepri pada waktu itu gesit untuk memfollow up. Tetapi yang terjadi dibiarkan begitu saja,” tutup Rudy.(*/jpg)