batampos.co.id – Sebanyak 122 satuan pendidikan tingkat SD baik negeri dan swasta di
Batam diizinkan belajar tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan (protkes) pencegahan Covid-19, Senin (29/3/2021).
Sekolah yang mendapat rekomendasi ini adalahsatuan pendidikan yang mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Batam dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan dan menerapkan protkes.
Namun, kebijakan ini mendapat kritikan dari DPRD Batam. Pasalnya, pembukaan jenjang
SD, terutama di wilayah yang masuk zona merah penyebaran Covid-19, dinilai rentan.
”Seyogianya, di SD apalagi yang berada di zona merah, mending anak-anak tidak masuk sekolah, karena mereka dinilai belum bisa menjaga diri sendiri,” ujar anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman, Minggu (28/3/2021) seperti yang diebritakan Harian Batam Pos.
Menurutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memang membolehkan dibukanya belajar tatap muka.
yang dapat rekomendasi belajar tatap muka di sekolah. Foto: Cecep Mulyana/Bata Pos
Namun, hal itu harus melihat kondisi penyebaran kasus Covid-19 di daerahnya masing-masing.
”Jika di zona hijau, mungkin tidak masalah. Tapi kalau zona merah, mestinya dipertimbangkan lagi,” tutur politikus PKB tersebut.
Menurutnya, DPRD Batam sudah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di bebera-
pa SD yang membuka belajar tatap muka sejak pekan lalu.
Misalnya, kata dia, di SDN 05 Batam Kota di Plamo Garden, Batam Center. Di sana, para wakil rakyat tersebut mendapati sarana dan prasarana untuk menunjang belajar tatap muka disediakan dengan baik.
”Tapi, ada juga anak-anak yang tak memakai masker dengan benar. Itu berarti, dari sisi sekolah (persyaratan) sudah oke, tapi dari anak-anaknya belum,” terangnya.
Sedangkan saat inspeksi di SDN 03 Bengkong, lanjut Aman, pihaknya menemukan standar persyaratan yang tak dipenuhi.
”Kami menemukan kran untuk aliran airnya ada, tapi airnya tak ada dan sabunnya
juga tak ada. Sayangnya saat itu, anak-anak sudang pulang, jadi kami tak bisa mengeva-
luasi lebih lanjut,” ungkapnya.
Karena itu, sambung Aman, mestinya Disdik mengevaluasi secara menyeluruh sebelum mengizinkan pembelajaran tatap muka.
Apalagi, kata dia, jenjang SMP yang lebih dulu menggelar belajar tatap muka dinilai belum tuntas semua, kini malah sudah diikuti jenjang SD.
”Kami representasi masyarakat, maka kami harus melihat secara komprehensif. Apa yang kami rekomendasikan itu bertujuan untuk mencegah kasus yang tak diinginkan, terutama pada anak-anak yang masih rentan,” tutupnya.(jpg)