batampos.co.id – Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 mulai 6 hingga 17 Mei 2021, mengingat kasus yang belum mereda dan untuk efektivitas vaksinasi Covid-19. Hal ini pun mendatangkan berbagai tanggapan.

Wakil Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat (Jabar) Imam Budi Hartono mendukung kebijakan pemerintah tersebut. “Himbauan dari pemerintah harus dipatuhi demi menjaga keamanan dan kesahatan kita semua,” kata dia, Rabu (31/3).

Menurutnya, larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat merupakan keputusan yang tepat. Sebab, kegiatan mudik berisiko memunculkan klaster baru penyebaran Covid-19. “Jangan sampai nanti kita mudik malah klaster Covid-19 tumbuh lagi yang baru,” ujarnya.



Dia menambahkan, untuk peraturan di daerah yang mengatur tentang mudik tahun ini, lanjutnya, akan meneruskan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pihaknya juga telah memberikan sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Itu kan peraturan dari pusat tinggal diteruskan saja, himbauan Pak Wali Kota kan sudah kepada kita, ASN jangan sampai pulang mudik,” tuturnya.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa perlu langkah-langkah tegas dalam menanggulangi masalah peningkatan kasus Covid-19. Khusus kali ini, yaitu menjelang masa libur dan cuti bersama Idul Fitri 1442 H.

“Tingginya angka penularan dan kematian masyarakat maupun tenaga kesehatan akibat wabah Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan tahun baru kemarin juga perlu menjadi perhatian. Kita harus lakukan langkah tegas agar hal itu tidak terulang kembali,” ujarnya, Jumat (26/3) lalu.(jpg)