batampos.co.id – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU Batam kepada Herrigen Agusti, terkait perkara 68-PKE-DKPP/ II/2021.

Sanksi tersebut dibacakan Dr Alfitra Salam, selaku Ketua Majelis dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 11 perkara di Ruang Sidang DKPP, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021).

Selain Ketua KPU, DKPP juga menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Sekretaris KPU Kota Batam, AC Herlambang. Keduanya berkedudukan sebagai Teradu I dan Teradu II dalam perkara ini.


”Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU Kota Batam kepada Teradu I Herrigen Agusti selaku ketua merangkap anggota KPU Kota Batam sejak putusan ini dibacakan,” tegas Alfitra Salam.

Teradu I merupakan penanggung jawab Tim Pengamanan Pencetakan dan Pengamanan Surat Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2020.

Sedangkan Teradu II bertindak sebagai ketua Tim Pengelola Logistik. Tim tersebut bertugas mengawasi, mengamankan desain, menjaga kualitas, melakukan verifikasi pencetakan surat suara, serta menyortir surat suara yang rusak atau tidak terpakai karena kelebihan cetak untuk dimusnahkan.

Herigen (paling kiri) bersama tiga rekannya saat diambil sumpah sebagai anggota baru KPUD Batam beberapa waktu lalu. Foto: Istimewa

Teradu I dan II sebagai leading sector pengelola logistik mempunyai tanggung jawab memastikan surat suara disediakan sesuai prinsip tepat jumlah, jenis, waktu, sasaran, tepat kualitas, dan efisien, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020.

“Terungkap fakta pada 9 Desember 2020 masih terdapat kekurangan surat suara, hal ini membuktikan Teradu I dan II tidak profesional dalam mengkoordinasikan tim pengelola logistik KPU Kota Batam untuk memastikan keterpenuhan surat suara sebagai bentuk pelayanan prima kepada pemilih,” ungkap anggota Majelis, Didik Supriyanto.

Didik menambahkan, sebagai penyelenggara pemilu, Teradu I dan II seharusnya memahami surat suara merupakan kebutuhan primer untuk melayani hak konstitusioal warga negara menggunakan hak pilih di TPS.

“Teradu I dan II terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf g dan h, Pasal 15 huruf e dan huruf h, Pasal 16 huruf e dan Pasal 17 huruf a dan b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,” tegasnya.

Herrigen saat dikonfirmasi Batam Pos membenarkan pemberhentian dirinya dari ketua KPU Batam. Menurutnya, ada dua sanksi yang diberikan, yakni penghentian dari jabatan ketua KPU dan sanksi peringatan keras dari DKPP.

”Ya, dari hasil putusan tadi dihentikan dari jabatan ketua KPU Batam,” katanya, tadi malam.

Ditambahnya, apapun yang menjadi putusan KPU ini ia terima dan jalankan. Herrigen pun juga mengakui adanya human error yang menyebabkan kekurangan surat suara pada saat pemilihan kepala daerah, beberapa waktu lalu.

Namun begitu, ia mengakui pelaksanaan pilkada serentak di Batam tetap berjalan sukses dan lancar. Semua yang hadir di TPS tetap bisa menggunakan hak suaranya.

”Kita sudah berusaha sebaik mungkin. Cuma yang masih menjadi tanda tanya saya kekurangan surat suara ini mencapai 250. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Kalau masih puluhan masih logika,” ucapnya.

Disinggung mengenai pemilihan ketua baru, Herrigen mengakui bahwa KPU pusat akan menindaklanjuti putusan DKPP dalam waktu tujuh hari.

Selanjutnya akan diplenokan di KPU Batam untuk agenda pemilihan ketua KPU Batam yang baru. ”Tujuh hari setelah putusan ini akan diplenokan lagi,” pungkasnya.(jpg)