batampos.co.id – Pelonggaran suku bunga bank, belum diikuti oleh peningkatan yang cukup signifikan dari penjualan properti.

Suku bunga bank saat ini memang sangat menggiurkan, bahkan sampai ada perbankan
yang memberikan suku bunga yang sangat rendah untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) umum, hanya 1,8 persen, seperti yang dilakukan OCBC NISP.

Suku bunga tersebut berlaku sampai 9 Mei 2021 dengan masa fixed setahun. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real estate Indonesia (ReI) Batam, Achyar Arfan,
mengatakan, persoalannya ada di persyaratan bank yang masih selektif, sehingga tidak membuat kebijakan tersebut berjalan optimal.


”Syaratnya masih berat, sehingga realisasi belum teralu signifikan. Perbankan memang
berharap KPR dari pengembang. Tapi karena, syaratnya berat, jumlahnya jadi terbatas,” ungkapnya, Rabu (7/4/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

”Sudah jumlahnya terbatas, yang diterima juga hanya sedikit. Jadi belum bisa mendongkrak penjualan properti saat ini,” katanya.

Ilustrasi Perumahan. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

Dalam waktu dekat, REI Batam akan mengundang perbankan untuk membahas soal ini. Dengan harapan, setelah itu akan ada solusi dalam meningkatkan manfaat positif bagi pengembang dan juga perbankan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Perbankan Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Kepri, Daniel Samzon, mengatakan, perbankan memang harus menerapkan persyaratan ketat, agar terhindar dari kerugian karena potensi kredit macet sangat tinggi.

”Kalau perbankan kasih kredit, kemudian terjadi kredit macet, bank yang dirugikan,” ungkapnya, di Sekupang.

Mengapa bank dirugikan? Karena untuk menutupi kredit macet tersebut, bank harus membuat dana pencadangan dari pendapatan bunga.

”Itu artinya akan mengurangi pendapatan. Seharusnya laba, tapi karena ada kredit macet, jadi tidak bisa diambil atau menjadi keuntungan yang tertunda. Dana tersebut diambil untuk pencadangan sampai kondisi kembali normal,” paparnya.

Daniel menambahkan, dalam menyalurkan kredit, perbankan memiliki manajemen risiko yang ketat. Perbankan harus mempertimbangkan sumber pengembalian dari nasabah.

”Manajemen risiko itu dilihat berdasarkan profil nasabah. Misalnya, karyawan kontrak
yang baru beberapa bulan di Batam, tidak bisa diberikan kredit. Atau nasabah yang
punya banyak tagihan kredit, tidak bisa juga. Bank tidak mau ambil risiko di tengah
pandemi saat ini,” ujarnya.

Untuk pegawai yang punya kegiatan informal, misalnya pedagang kuliner dan lain-lain, bank masih bisa mempertimbangkan potensi pemasukan, sebagai dasar persetujuan KPR.

”Tapi, pemasukan dari kegiatan informal kan bersifat fluktuatif. Bank bisa memberikannya, tapi kalau pemasukannya bersifat rutin. Dan itu pun bank hanya mengakui setengahnya saja,” ujarnya.(jpg)