batampos.co.id – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Joko Widodo ingin Ramadan dan Idul Fitri 2021 dijadikan momentum untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2021 yang masih negatif, dibutuhkan pertumbuhan minimal 6,7 persen di kuartal II 2021 untuk bisa kembali ke level pra-Covid-19 atau sekitar 5 persen pada 2021. Apabila pertumbuhan di kuartal II 2021 tidak mencapai 6,7 persen, target pertumbuhan ekonomi 5 persen pada 2021 tidak tercapai.

Pemerintah pun agresif menebar berbagai stimulus bagi dunia usaha. Dia mencontohkan, beberapa stimulus seperti insentif pengurangan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada awal tahun ini. Dengan stimulus PPnBM, penjualan kendaraan bermotor pada Maret 2021 naik hingga 143 persen.


Selain itu, pemerintah menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian properti. Dampaknya, penjualan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) naik 10 persen, masyarakat berpenghasilan menengah naik 20 persen, dan masyarakat berpenghasilan tinggi naik 10 persen.

Selain THR dan gaji ke-13, menjelang Lebaran pemerintah akan mempercepat penyaluran target output perlindungan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan bansos tunai yang belum terpenuhi pada kuartal I. Yakni, direalisasikan pada April sampai awal Mei.

Pemerintah juga memajukan pencairan kartu sembako dari Juni ke awal Mei (sebelum Lebaran) serta penyaluran program perlinsos lainnya. Kebijakan itu diperkirakan berpotensi meningkatkan realisasi Rp 14,12 triliun.

Bukan hanya itu, ada juga program Hari Belanja Online Nasional pada akhir Ramadan (Harbolnas Ramadan). Pemerintah mengalokasikan subsidi ongkos kirim. ”Rencananya diselenggarakan selama lima hari (H-10 sampai H-6 Idul Fitri),” tambah mantan Menperin tersebut.

Dari sisi pelaku usaha, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyatakan bersedia membayar THR secara penuh. ”Kami mendukung permintaan pemerintah,” ujar Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta dispensasi untuk sektor tekstil dan pariwisata. ”Sebaiknya, perusahaan yang arus kasnya bermasalah diberi kelonggaran melalui perundingan bipartit. Bagi yang sanggup bayar, ya harus bayar secara penuh,” ujarnya.(jpg)