batampos.co.id – Kabar tak sedap terkait retaknya hubungan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dengan wakilnya, Marlin Agustina, semakin santer terdengar. Padahal, umur pasangan ini baru satu bulan lebih setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, 25 Februari 2021 lalu.

Pemicunya diduga terkait kesepakatan soal bagi-bagi jabatan yang tak tercapai. Hal itu terungkap dari rencana aksi Perkumpulan Anak Tempatan (Perpat) Kota Batam yang merencanakan menggelar demonstrasi di Graha Kepri, Batam Center, Senin (12/4).

Aksi ini menuntut janji Ansar terhadap Marlin yang kabarnya akan memberikan empat posisi strategis kepada orang-orang Marlin di Pemerintah Provonsi (Pemprov) Kepri.


Empat posisi itu adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepri dan tiga kepala dinas. Ormas yang mendukung Marlin ini tak terima Ansar tak menepati janjinya terhadap Marlin. Apalagi kesepakatan antara keduanya itu terjadi sebelum Pilkada Gubernur Kepri 2021.

Meski pada hari H Senin lalu tak terjadi pengerahan massa dari ormas ini, namun tetap ada pertemuan perwakilan ormas. ”Tidak ada unjuk rasa. Hanya perwakilan saja,” ujar kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polresta Barelang, Kompol Lulik Febyantara, Senin (12/4) di Mapolresta Barelang.

Lulik menyebut hanya ada 10 perwakilan yang dipertemukan dengan pihak Pemprov Kepri. Lulik menambahkan, selama pandemi Covid-19, pihaknya tidak akan mengeluarkan izin keramaian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan, dan memutuskan rantai penularan Covid-19.

”Kalau ada izin dari Polres, saya sendiri yang akan menindak siapa yang mengeluarkan izin itu,” tegasnya kepada Harian Batam Pos.

Selain tidak mengeluarkan izin keramaian, lanjut Lulik, pihaknya juga akan menindak tegas kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik. ”Instruksi dari pimpinan sudah jelas. Tidak ada izin, dan tindak tegas kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik,” tutupnya.

Terbukanya janji politik Ansar kepada Marlin, dibalas oleh kelompok pendukung Ansar melalui organisasi sayap Partai Golkar, Garda Nasional (Garnas) Kota Batam. Ketua Garnas Batam, Ryan Jimmi Siburian, kepada media menyatakan justru Rudi lah yang berutang janji politik pada Ansar dan Golkar.

Janji itu disepakati dalam pertemuan di Hotel Radisson, Batam, beberapa waktu menjelang Pilkada. Menurut Ryan, ada tiga janji politik Rudi yang diingkari, yakni pertama, Golkar mendukung Rudi di Batam, Rudi dengan Nasdem mendukung Apri Sujadi dan Roby Kurniawan di Bintan. Namun kenyataannya Rudi bersama Nasdem justru memajukan calon lain di Bintan.

Kedua, Batam dan Karimun harus menjadi target Nasdem untuk memenangkan Ansar-Marlin. Kenyataannya, suara Rudi besar, sebaliknya Ansar-Marlin kalah di Batam. Mereka berada di posisi buncit perolehan suara di Batam. Ketiga, Rudi punya komitmen mendukung kader Golkar Ade Angga maju dalam kursi eksekutif di Tanjungpinang, namun kenyataannya mentah.

Menyikapi kabar permintaan jabatan itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, yang merupakan suami dari Marlin angkat bicara. Apalagi isu berkembang bahwa dia diduga ada di balik permintaan jabatan strategis itu melalui istrinya.

Rudi pun membantah ada permintaan khusus untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dan tiga jabatan kepala dinas di Pemprov Kepri kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.(*/jpg)