batampos.co.id – Lion Air Group juga mengambil langkah serupa seperti yang dilakukan maskapai penerbangan Citilink. Yaitu menghentikan sementara penerbangan pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang, sesuai dengan aturan pemerintah mengenai pengendalian moda transportasi selama Lebaran.

Presiden Direktur Lion Air Group, Edward Sirait, menjelaskan, pihaknya akan menjalankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah.

“Apapun keputusan pemerintah demi negara ini, kami ikuti. Jadi apapun keputusan pemerintah kita (Lion Air Group) akan dukung dan ikuti,” ujarnya saat konferensi pers di kantor BP Batam, Rabu (14/4/2021).

Edward tidak banyak berkomentar terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai pengendalian moda transportasi selama Lebaran.

“Apapun keputusuan pemerintah kita akan dukung dan ikuti,” katanya lagi.

Pesawat Lion Air saat berada di Bandara Internasional Hang Nadim. Foto: Yusuf Hidayat/Batam Pos

Sebelumnya, Maskapai penerbangan Citilink juga memutuskan menghentikan sementara seluruh penerbangan domestik pada periode hari raya Lebaran mulai 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.

VP Corporate Secretary & CSR PT Citilink Indonesia, Resty Kusandarina mengatakan, pada periode tersebut operasinal penerbangan hanya diperuntukan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria untuk melakukan perjalanan sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Gugus Tugas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021.

“Adapun terkait dengan adanya larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah, Citilink mendukung penuh upaya Pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya dalam keterangannya kepada Jawapos.com, Selasa (13/4).

Seperti diketahui, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto mengungkapkan, pelarangan berlaku bagi angkutan niaga dan bukan niaga.
Selanjutnya, operator yang akan melakukan penerbangan yang dikecualikan, dapat menggunakan izin rute eksisting atau mengajukan flight approval (FA) kepada Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub.

Pengecualian pada angkutan udara diberlakukan bagi, penerbangan pimpinan lembaga tinggi dan tamu kenegaraan, operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional.

Selain itu, operasional penerbangan khusus repatriasi, operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat. Operasional angkutan kargo, serta operasional angkutan udara perintis operasional lainnya dengan seizin dari Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub.

“Pengawasan dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara, penyelenggara bandara, Pemda, dan Satgas Covid-19, yang dilakukan pada pos koordinasi atau cek poin di terminal bandara,” ungkapnya.(esa/jpg)