batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dan Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, berani melakukan inovasi-inovasi baru untuk memajukan Provinsi Kepri. Mereka juga diminta kompak dalam merumuskan kebijakan yang bertumpu pada hasil yang baik.

”Kebijakan yang bapak/ibu lakukan harus goal oriented. Harus berani berinovasi bukan sekadar mengikuti rutinitas yang sudah ada, mampu membuat terobosan-terobosan yang baru bagi daerah,” pinta Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 yang berlangsung secara virtual, Rabu (14/4).

Ansar-Marlin tampak kompak mengikuti rapat virtual ini dari Gedung Daerah, Tanjungpinang. Rapat koordinasi itu diikuti 270 daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu.

Hadir juga dalam rapat koordinasi virtual ini, Wakil Ketua 1 DPRD Kepri, Dewi Kumalasari; Sekretaris Daerah Kepri, TS Arif Fadillah; Kapolda Kepri, Irjen Pol Aris Budiman; Danrem 033/WP, Brigjen TNI Jimmy Ramos Manalu; Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Hari Setiyono; serta para asisten di lingkungan Setda Kepri.

Dalam rapat koordinasi itu, Presiden Jokowi juga mengucapkan selamat kepada para kepala daerah yang sudah terpilih secara demokratis. Ia meminta kepala daerah dan wakilnya kompak dalam menjalankan tugas yang diemban dengan sebaik-baiknya dan bekerja dengan tulus untuk masyarakat.

Selain mendorong kepala daerah berinovasi, Jokowi juga meminta kepala daerah bekerja dengan cepat karena masa kepemimpinan mereka hanya lima tahun dalam satu periode. Menurut Presiden Jokowi, jika dalam waktu lima tahun para kepala daerah hanya stagnan dalam menjalankan roda kepemerintahan, bukan tidak mungkin dalam pilkada berikutnya akan tersingkir.

”Inovasi, kecepatan, dan ketepatan kebijakan sangat dibutuhkan sekarang ini. Waktu lima tahun itu tidak lama dan dengan sistem de mokrasi seperti ini, rakyat bisa sepenuhnya menilai apakah bapak/ibu sekalian bisa diberikan kepercayaan lagi memimpin mereka,” kata Jokowi.

Presiden juga mengingatkan, alokasi pengguna anggaran harus tetap berpedoman pada skala prioritas. Jokowi menyayangkan apabila ada suatu daerah yang memiliki begitu banyak mata anggaran tanpa target orientasi yang jelas.

”Kebiasaan menghamburhamburkan anggaran tidak bisa lagi dijadikan sesuatu yang biasa dalam perencanaan belanja daerah,” ujar Jokowi.

Menurutnya, semakin sedikit kegiatan maka secara manajemen semakin mudah mengontrolnya. Dan hasilnya akan semakin kelihatan. ”Oleh sebab itu, saya titip untuk fokus pada apa yang masing-masing daerah butuhkan,” tegas Jokowi.

Selanjutnya, Presiden juga berbicara tentang pemulihan kesehatan dan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Kepala daerah dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota mempunyai tugas agar dua hal tersebut dapat terkelola dengan baik. Memulihkan ekonomi sekaligus memastikan penyebaran virus Covid-19 terkendali.

Jokowi memerintahkan kepada daerah yang masih berfluktuasi angka penyebaran Covid-19-nya, agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro di tempat tersebut.

”Pemulihan ekonomi tidak akan terjadi apabila kesehatan masyarakat tidak segera dipulihkan,” kata Jokowi.

Pada kuartal kedua 2021 ini, Jokowi menargetkan agar pertumbuhan ekonomi secara nasional di Indonesia naik di atas angka 7 persen. Ini merupakan hal yang sulit apabila tidak didukung dengan penuh dari seluruh daerah di Indonesia. Karena pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregat dari pertumbuhan ekonomi daerah.

Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada daerah agar jangan sampai menyulitkan izin investasi di daerah. Karena dengan adanya peluang investasi di daerah, bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan nantinya daerah bisa merasakan manfaat retribusi dari investasi yang ditanamkan.

Menanggapi permintaan presiden tersebut, Ansar mengatakan, sudah menyusun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kepri yang berorientasi menciptakan program-program padat karya yang dapat mendongkrak perekonomian masyarakat. ”Apa yang menjadi kebutuhan Kepri kita prioritaskan, sesuai potensi masing-masing,” ujarnya.

Dalam hal investasi, Ansar dalam setiap kunjungannya ke kabupaten/kota di Kepri, juga selalu mengarahkan kepada wali kota/bupati agar memberikan relaksasi-relaksasi investasi agar investor melirik Kepri karena potensi di Kepri yang menjanjikan.

”Jangan ada lagi yang memperlambat dan memperumit perizinan investasi. Beri kemudahan dan pelayanan cepat serta bebas pungutan liar,” tegasnya. (*/jpg)