batampos.co.id – Pemerintah mencatat pada masa lebaran, sekitar 73 sampai 80 juta masyarakat melakukan mudik. Data tahun 2020 lalu pun menunjukkan, masih terdapat 13 persen dari total masyarakat pemudik yang tidak patuh dan tetap melakukan mudik lebaran.

“Itu seandainya dilepas tidak ada larangan (mudik) itu akan ada sekitar 73 juta orang bermudik. Dan kalau dilarang (2020) itu potensinya masih 13 persen. Jadi sekitar hampir 10 jutaan. Dan 10 juta itu cukup heboh. Cukup semrawut. Dua kali lipat penduduk Singapura,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam YouTube BPKN-RI yang dikutip JawaPos.com, Rabu (21/4).

Oleh karena itu, pemerintah kembali melarang adanya mudik lebaran 2021. Hal ini untuk mengurangi potensi 13 persen tersebut yang akan membuat lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia semakin tinggi.

“Karena itu sekarang memang pemerintah berupaya keras bagaimana memperkecil lagi jumlah yang tidak mematuhi larangan tidak mudik itu,” imbuh dia.

Muhadjir menerangkan, pelarangan mudik lebaran menjadi perhatian pemerintah karena potensi tak terkendali sangat besar. Apalagi dalam proses 3T (tracing, testing, treatment) apabila mudik tidak dilarang, itu akan sangat sulit dilakukan.

“Bayangkan kalau kita mau mendisiplinkan (dengan tes) swab. Memeriksa kesehatan mereka. 73 juta orang dalam waktu bersamaan, itu tidak mungkin. Yang kita khawatirkan nanti banyak surat keterangan sehat abal-abal dan itu tidak akan bisa terkendali. Dan kita khawatirkan akan ada kerumunan yang tidak terencana,” terangnya.

Momentum lebaran pasti dimanfaatkan banyak kalangan untuk mudik secara serentak dan berbondong-bondong menuju kampung halaman. Sehingga, apabila mudik tidak dilarang, maka angka penularan Covid-19 akan lepas kendali.

“Beberapa daerah mudik juga akan kelimpahan orang dan pasti akan lengah. Kumpul tanpa masker tidak tahu siapa yang sehat yang tidak sehat. Akan lengah dan ditumpang euforia lebaran hari raya itu,” tutup Muhadjir. (jpg)