batampos.co.id – Pemko Batam bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) membentuk tim untuk menangani pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Batam.

Komandan Distrik Militer (Dandim) 0316 Batam, Letkol Kav Sigit Dharma Wiryawan, dipercaya menjadi Kepala Satgas Pemulangan PMI melalui Batam.

“Melalui tim ini, arahan BNPB terkait prokes dan aturan dari Menkes ditegakkan. Contoh semua yang pulang melalui Batam wajib swab,” ujar Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, saat memimpin rapat Forkompimda, Selasa (20/4/2021).

Dalam rapat Wali Kota langsung menanyakan kesiapan sarana pendukung tes PCR kepada BTKLPP Batam.

Batam saat ini memiliki 7 mesin PCR, 3 di antaranya di BTKLPP, kemudian RSKI Galang 1, RS Bhayangkara 1, RSUD Embung Fatimah 1 dan RS BP Batam 1.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi (kemeja putih) memimpin rapat bersama Forkompimda terkait peningkatan penerapan protokol kesehatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Kota Batam. Foto: Pemko Batam untuk batampos.co.id

“Soal reagen kalau masih kurang, pak Doni (Kepala BNPB) sudah janji akan kasih berapapun,” katanya.

Sementara terkait kemampuan penampungan atau tempat karantina PMI, Rudi mengatakan sejak awal pihaknya sudah menyiapkan baik rumah sakit pemerintah maupun yang didukung rumah sakit milik swasta.

Kapasitas pada rumah sakit sebanyak 2.151 tempat tidur dan
kapasitas fasilitas pendukung karantina sebanyak 1.570 orang.

“Kalau tak cukup juga rusun-rusun akan kami gunakan,” tambah dia.

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang kini dihadapi adalah limit waktu singgah PMI 5×24 jam sebagaimana ketentuan.

Sementara pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 akan diberlakukan penutupan moda angkutan baik darat, udara maupun laut. Maka diperlukan dispensasi waktu bagi PMI yang bersangkutan.

Hal ini juga disampaikan Rudi dalam rapat bersama BNPB. Masalah lain yakni biaya operasional penangan PMI (Permakanan, Tempat Karantina, Transportasi dan SDM).

Selain itu juga terdapat PMI yang dokumen PCR Test diduga palsu dan tidak dilakukan pemeriksaan PCR di Malaysia.

Kemudian masalah lainnya adalah jadwal Kedatangan kapal dari negara asal yakni Singapura dan Malaysia yang tidak tetap.

“Terdapat juga PMI yang sakit ketika masuk Kota Batam, sehingga harus dilakukan perawatan tersendiri,” ujarnya, Senin (19/4/2021) saat rapat bersama Kepala BNPB, Doni Munardo.

Karena itu pihaknya menilai perlunya dukungan anggaran dari Pemerintah/BNPB terhadap penanganan kedatangan PMI melalui Pintu masuk Kota Batam.

Ketua Satgas Pemulangan PMI melalui Batam, Letkol Kav Sigit Dharma Wiryawan, menyampaikan, pihaknya akan segera membicarakan lebih lanjut terkait teknis tugas yang diemban jajaran timnya.

Namun demikian, ia menegaskan proses pemulangan akan dilakukan sebaik mungkin.

Lebih lanjut, ia menginginkan tes PCR terhadap para PMI kelak akan langsung digelar di pelabuhan. Dalam proses tersebut dipastikan PMI tidak boleh keluar sebelum dites PCR.

“kalau ada yang positif langsung dibawa ke RSKI Galang. Sedangkan yang negatif bisa pulang ke daerahnya masing-masing,” imbuhnya.

Sementara itu waktu pemulangan yang bertepatan dengan kebijakan penutupan moda angkutan pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021, Sigit mengatakan penanganannya dimungkinkan akan diinapkan terlebih dahulu di sejumlah lokasi yang telah disediakan.

“Karena saya baru ditunjuk, jadi belum tahu betul tugas kami, kami akan segera bicarakan. Namun kami ingin pastikan bahwa pemulangan akan berjalan lancar,” pungkasnya.(*/esa)