batampos.co.id – Pelaku usaha kemaritiman angkat bicara terkait stagnansi dunia maritim di Batam.
Salah satu tokoh senior di sektor ini, Daniel Burhanudin, mengungkapkan hingga saat ini belum ada sama sekali langkah brilian dari pemerintah pusat dan Badan Pengusahaan (BP) Batam, untuk mengembalikan kejayaan sektor ini.
“Belum ada langkah-langkah konkrit dari pimpinan BP Batam terkait memajukan dunia maritim di Batam. Selama ini, tindakan-tindakan yang dilakukan bertentangan dengan kebiasaan,” ungkap Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Batam, Capt Daniel Burhanuddin, Rabu (21/4/2021) di Batuampar, Batam.
Direktur Escarada ini mengungkapkan pergantian pimpinan BP Batam yang terus terjadi selama beberapa tahun terakhir, turut menyumbangkan kontribusi bagi stagnansi dunia maritim di Batam.
“Ibarat kapal, haluannya berubah terus, sehingga tidak pernah sampai ke tujuan. Mungkin perlu dipahami untuk apa Batam ini dibangun. Banyak yang sudah melupakan sejarah, bahwa Batam pada awalnya ditujukan untuk menjadi pelabuhan transhipment di Indonesia,” tuturnya.
Tetapi, lambat laun tujuan ini sama sekali jauh panggang dari api. Tiap pergantian pejabat, selalu membawa perubahan dan kebijakan maisng-masing.
“Evaluasi harus segera dilaksanakan. Kebijakan yang berubah-rubah terus membuat Batam tidak maju-maju. Batam harus kembali ke tujuan semula,” ungkapnya.
Ia juga berharap agar kelak kedepannya, orang-orang yang mengisi BP Batam, khususnya di bagian kemaritiman diisi oleh orang-orang profesional yang telah melewati uji fit dan proper test, sehingga paham mengenai dunia kemaritiman di Batam, dan bagaimana upaya memajukannya.
Salah satu kebijakan yang disorot Daniel, yakni kebijakan Host To Host, dimana pengguna jasa pelabuhan harus menaruh uangnya di akun virtual, sebelum menggunakan jasa pelabuhan. Bentuknya seperti semacam deposit.
“Sekarang kapal itu pasti docking tiap tahun. Jadi pasti ada kegiatan terus di pelabuhan. Selesai dulu baru bayar. Dengan Host to Host, uang diminta dulu. Kalau beri uang dulu, siapa yang mau docking di Batam,” paparnya.
Daniel menjelaskan dahulu Batam adalah pilihan Ibnu Sutowo untuk menangani penimbunan pipa-pipa Pertamina atau istilahnya recovery cost.
Kemudian menjadi pilihan Presiden Soeharto untuk menciptakan pelabuhan transhipment di Indonesia.
“Melihat posisi geografis Batam yang terletak di Selat Singapura, maka posisi Batam perlu diperhitungkan untuk jangka panjang,” kata Daniel.
Tapi sayang, banyak investor asal luar negeri yang mencoba untuk membangun pelabuhan transhipment di Batam, gagal karena atmosfer geopolitik yang kental di Batam dan sekitarnya. Contohnya, perusahaan Evergreen yang batal masuk Batam.
Menurut pria yang akan segera berusia 82 tahun ini, Batam memerlukan investor strategis dalam mewujudkan mimpi klasik tersebut.
Sebenarnya langkah awalnya mudah. Sebelum berniat menjadikan Batam sebagai pelabuhan transhipment, harus memahami filosofi “The Ships Follow The Trade” atau kapal mengikuti perdagangan.
Makanya, butuh banyak insentif yang diberikan kepada pemilik barang, agar Batam bisa menjadi hub logistik, atau bahkan menjadi gateway Indonesia bagian barat.
Makanya, ia berharap segera ada perubahan dalam waktu dekat ini. Pelaku usaha di sektor maritim sudah mulai gerah dengan kondisi saat ini.
Daniel mengaku asosiasi yang dipimpinnya bersama dengan delapan asosiasi kepelabuhanan lainnya telah menyuarakan kegelisahannya langsung kepada Presiden Jokowi.
“Mudah-mudahan Pak Jokowi membacanya,” imbuh Daniel.(***)