batampos.co.id – DPRD Kota Batam telah menyusun pokok pikiran (Pokir) DPRD dalam rangka perencanaan pembangunan daerah,
khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

Dalam bidang ekonomi, keuangan, serta di bidang industri, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, mengatakan, pandemi Covid-19
telah berdampak terhadap terganggunya perekonomian global, nasional, dan Kota Batam.

Terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Pada April 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam merilis angka penurunan di sektor pariwisata.

Jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 1.133 kunjungan, mengalami penurunan sebesar 97,40 persen jika dibandingkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) pada bulan sebelumnya.

Kemudian, nilai ekspor Kota Batam pada April 2020 mencapai
687,13 juta dolar Amerika Serikat atau turun sebesar 14,12 persen dibanding nilai ekspor pada Maret 2020.

Ekspor migas April 2020 mencapai 48,32 juta dolar Amerika atau turun 41,96 persendibanding bulan sebelumnya.

Sementara ekspor non migas pada April 2020 mencapai 638,81
juta Amerika atau turun 10,83 persen dibanding Maret 2020.

Di sektor ketenagakerjaan, per April 2020 terdapat sedikitnya 1.939 orang pekerja dirumahkan sementara waktu dan 3.411 orang pekerja lainnya cuti tidak dibayar atau tanpa digaji.

Sebagian besar perusahaan yang merumahkan pekerjanya mayoritas perusahaan yang bergerak di bidang jasa, restoran, perhotelan, tour and travel atau bidang pariwisata lainnya.

“Resesi ekonomi dampak Covid-19 berdampak juga pada
peningkatan kemiskinan di Kota Batam. Berdasar data terpadu Kementrian Sosial RI, jumlah penduduk miskin Kota Batam mencapai 52.551 kepala keluarga,” ujar Nuryanto seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Berdasarkan perhitungan kebutuhan untuk pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, diperkirakan mencapai 300.000 kepala keluarga yang perlu mendapatkan social safety net (jaring pengaman sosial).

Meski tidak termasuk kategori miskin dalam data terpadu Kementrian Sosial, fakta di lapangan ditemukan adanya penurunan status dari masyarakat menengah menjadi masyarakat miskin akibat pandemi Covid-19.

Sisi penerimaan daerah, pada tahun 2020 mengalami penurunan minus 7,29 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pengalami penurunan sebesar 10,84 persen.

Kemudian, penurunan pajak daerah sebesar 10,65 persen dan retribusi menurun sebesar 6,74 persen.

Sehingga kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan proyeksi penerimaan tahun 2022 masih akan sulit untuk dipastikan
besarannya.

“DPRD Kota Batam mendorong agar Pemerintah Kota Batam
dapat membuat dan menyiapkan strategi yang tepat dalam upaya
peningkatan pendapatan asli daerah,” imbuhnya.

Untuk meningkatkan pendapatan, DPRD mendesak untuk dilakukan pemasangan tapping box dan pemenuhan 1.500 titik
wajib pajak.

DPRD Kota Batam mendorong dan mendukung guna pemenuhan 1.500 titik wajib pajak tersebut, dilakukan dengan mengalokasikan anggaran dari APBD.

Sementara itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Batam juga telah berdiri sejak lama, namun belum memberikan kontribusi yang nyata pada pendapatan daerah.

Sehingga perlunya keseriusan dari Pemko Batam untuk membenahi kinerja dari BUMD.

“Salah satunya dengan melakukan penggantian direksi dan revitalisasi core business (bisnis inti),” tuturnya.

Ia menambahkan, pengadaan dan pendistribusian bahan
pokok perlu menjadi bisnis inti dari BUMD, sehingga disamping
dapat memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat juga
dapat mengontrol inflasi.

Untuk itu, lanjut Nuryanto, DPRD Kota Batam mendorong agar dibuat strategi ketahanan pangan yang berkelanjutan di Batam.

“Sehingga bisa mengurangi ketergantungan dari daerah lain untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok,” jelasnya.

Terakhir, akibat dampak Covid-19, banyak masyarakat pelaku usaha mengalami kesulitan.

Untuk itu, DPRD Kota Batam mendorong agar dialokasikan anggaran yang lebih besar bagi pelaku usaha, terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Batam.

Baik itu dipergunakan untuk memberikan bantuan usaha, maupun program kegiatan lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaku usaha UMKM tersebut.

“Pemerintah Kota Batam perlu membuat berbagai event pariwisata skala nasional maupun internasional, untuk menarik
wisatawan untuk datang dan berkunjung ke Kota Batam, sehingga dapat menggerakan roda perekonomian,” tegasnya.(jpg)