batampos.co.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan, guna mendukung pelaksanaan pembangunan strategis Jembatan Batam-Bintan (Babin) lewat anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemerintah pusat siap memberikan suntikan dana Rp 3,4 triliun.

“Dana yang kita sediakan Rp3,4 triliun, saat ini studi kelayakannya sudah selesai. Jumlah tersebut diperhitungkan memenuhi untuk membangun jembatan dari Kabil ke Tanjungsauh sepanjang 2.124 kilometer,” ujarnya Monoarfa diselsa-sela melihat tapak lokasi Jembatan Babin di Teluk Sasah, Bintan, Jumat (23/4/2021).

Pria yang duduk sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menegaskan, komitmen tersebut adalah untuk menunaikan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masyarakat Provinsi Kepri.

Dijelaskannya, sisa jembatan sepanjang 5.561 (Tanjungsauh-Pulau Buau-Bintan) konsepnya akan menggunakan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).

“Saya datang untuk memastikan, Insya Allah sebelum 2024 mestinya (Jembatan Babin) sudah terbangun. Karena ini sudah masuk dalam proyek strategis nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, saat ini pemerintah pusat tengah menunggu investor yang bersedia, lalu baru pembangunannya akan dimulai.

Namun demikian, pihaknya optimistis di tahun 2023 atau 2024 Jembatan Babin sudah dibangun.

Dan untuk mendukung rencana strategis ini, pemerintah daerah juga harus memberikan dukungan.

Ilustrasi. Maket dari jembatan Batam-Bintan.

“Ini proyek strategis negara yang membutuhkan biaya besar. Kita optimistis karena ini adalah upaya bagi percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah. Sebelum tahun 2024 mendatang, Jembatan Babin sudah dibangun,” tegasnya, lagi.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan, guna mendukung terwujudnya pembangunan Jembatan Babin ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri juga sudah mengalokasikan
anggaran bagi pembebasan lahan yang akan dipergunakan sebagai laluan atau jalan lewat melalui Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) Kepri Tahun 2021 ini.

Menurut Gubernur, untuk tahap awal ini sebesar Rp 50 miliar.

”Untuk pembebasan lahan di Batam kita mendapatkan dukungan dari BP Batam. Sedangkan di Bintan menggunakan anggaran untuk melakukan pembebasan lahan masyarakat yang terkena dampak,” ujar Ansar menjelaskan ke Monoarfa.

Meskipun masih disituasi pandemi Covid-19, Mantan Bupati Bintan tersebut mengaku sangat optimistis jembatan tersebut dapat terbangun.

Karena jalan-jalan tol saja dibangun dimana-mana. Menurutnya, kehadiran infrastruktur strategis itu nanti adalah untuk menunjang prospek ke depan dalam perkembangan wilayah.

”Sekarang saja LHR (lalu lintas harian) bisa 7.000 per hari hitungan kita. Kalau semua dipikir hari ini, kita tak pernah
maju-maju. Apa yang kita bangun mahal-mahal kan untuk ke depan,” tegas Ansar.

Ia menyebutkan, untuk pembebasan lahan saja membutuhkan anggaran sebesar Rp 50 miliar hingga Rp 60 miliar yang bersumber dari APBD Kepri.

Ansar juga menjelaskan, untuk lahan sudah MoU (Memorandum of Understanding) dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum, karena kewajiban daerah menyedikan anggaran pembebasan lahan.

”Kewajiban kita pembebasan lahan ada sebagain untuk survai kedalaman laut untuk pancang jembatan, sama anggaran dokumen lingkungan. Untuk dokumen lingkungan sudah dianggarkan dan sudah lelang,” sebut Ansar.

Turut hadir mendampingi dalam peninjauan itu, di antaranya Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah; Wabup Bintan, Robby Kurniawan; Kepala Dinas PUPRP Kepri, Abu Bakar; Kadis Perkim Provinsi Kepri, Mahyudin; Karo Administrasi Pembangunan, Aries Fhariandi; dan Plt Karo Humprohub Kepri, Zulkifli; dan Kepala Barenlitbang Provinsi Kepri, Andri Rizal.(jpg)