batampos.co.id – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, Pandemi Covid-19 menciptakan krisis multidimensi yang berdampak pada peningkatan kemiskinan. Karena itu butuh kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi kondisi tersebut.
“Sejak pandemi dengan keterbatasan mobilitas masyarakat, banyak sektor yang terdampak. Masyarakat kehilangan pekerjaan yang berdampak pada peningkatan kemiskinan,” kata Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Antisipasi Kemiskinan Pasca Pandemi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (28/4).
Menurut Lestari, untuk menekan angka kemiskinan di masa pandemi ini perlu dilakukan fokus kerja-kerja kesehatan agar pandemi Covid-19 ini bisa dikendalikan sehingga persyaratan ekonomi untuk bergerak bisa dipenuhi.
Rerie, sapaan akrab Lestari juga berpendapat, sebaiknya sejumlah kebijakan yang diterapkan juga jangan menimbulkan permasalahan baru. Justru yang harus difokuskan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat bertahan dan beradaptasi.
“Karena itu merupakan salah satu kunci untuk mengatasi tantangan di masa pandemi ini,” ujarnya.
Upaya vaksinasi nasional, lanjut Rerie, sebenarnya sudah membangkitkan optimisme kepada masyarakat bahwa kita mampu melewati pandemi Covid-19. Namun, peristiwa ledakan kasus positif Covid-19 di sejumlah negara, seperti India, cukup mengkhawatiran semua negara.
Apalagi, jelasnya, di beberapa daerah di tanah air juga terjadi penurunan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan, yang berdampak pada munculnya klaster-klaster penyebaran baru.
Berdasarkan kondisi itu, Rerie yang merupakan anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, sejumlah langkah antisipatif bisa segera dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan kemiskinan di tanah air.
“Langkah tersebut harus dilakukan lewat kajian yang mendalam dan terukur secara bersama antara pemangku kepentingan dan masyarakat agar solusi yang diberikan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, pembicara lainnya Guru Besar Universitas Mercu Buana/Pendiri INDEF, Didik Rachbini menilai, untuk melihat kemiskinan tidak cukup mengacu kepada angka kemiskinan semata. Sebab, rangkaian indikasi kemiskinan seperti tahapan pengangguran, kemiskinan dan sektor informal, harus dilihat sebagai satu kesatuan.
“Angka kemiskinan 27,5 juta orang yang dilansir BPS itu, tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya masyarakat yang miskin. Karena angka itu muncul berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan bahwa batasan orang miskin adalah yang berpenghasilan Rp 430 ribu per bulan per orang,” ujarnya.
“Dengan biaya hidup yang semakin tinggi kenyataannya bisa dua atau tiga kali lebih besar dari angka kemiskinan itu, sehingga implikasi upaya untuk mengatasinya juga harus lebih besar,” tegas Didik.
Diketahui, diskusi kali ini dimoderatori Luthfi Assyaukanie, (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu, menghadirkan Dr. Vivi Yulaswati, (Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan), Prof Didik Rachbini (Guru Besar Universitas Mercu Buana/Pendiri INDEF),
Dony Ahmad Munir (Bupati Sumedang), Dr. Suyoto, (Senior Faculty – United In Diversity) dan Dr. Lilik Sugiharti, (Ekonom, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga/FEB UNAIR) sebagai narasumber. Hadir juga Ade Firman (Jurnalis Senior Ekonomi Metro TV) dan Aunur Rofiq (Pendiri Himpunan Pengusaha Santri Indonesia) sebagai penanggap. (jpg)