batampos.co.id – Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam bersama Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali mengevaluasi APBD Kota Batam tahun 2021.

Evaluasi itu dilakukan setelah mendapatkan beberapa catatan dari Pemprov Kepri.

Satu hal yang tak luput dibahas yakni terkait pembelian vaksin Covid-19 yang dianggarkan dari APBD tahun ini.

Anggota Banggar DPRD Kota Batam, Mochamad Mustofa, mengatakan, salah satu evaluasi yang dilakukan dalam APBD 2021 adalah anggaran pembelian vaksin.

Dimana, untuk pembelian vaksin tidak menggunakan anggaran APBN, melainkan menggunakan anggaran APBD Batam 2021.

”Jadi vaksin itu ternyata anggarannya pakai anggaran APBD, bukan APBN. Untuk masyarakat Kota Batam kita anggarkan sekitar Rp 4 miliar lebih. Saya kurang detail angkanya, kerena catatannya di kantor. Kalau lebih jelasnya, bisa ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) atau Dinkes (Dinas
Kesehatan),” ujar Mustofa, Rabu (28/4/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Mustofa melanjutkan, sebelumnya dalam APBD 2021 yang disahkan pada 30 November 2020 lalu, tidak memasukkan anggaran untuk pembelian vaksin.

Setelah adanya evaluasi dari provinsi, DPRD Kota Batam dan Pemko Batam, kemudian memotong anggaran untuk mendapatkan pembiayaaan pembelian vaksin tersebut.

”Salah satu anggaran yang harus dievaluasi adalah anggaran kunjungan ke daerah di setiap dinas, bahkan dari DPRD juga harus dikurangi untuk memenuhi anggaran vaksin untuk masyarakat,” jelasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam yang membidangi kesehatan itu melanjutkan, anggaran Rp 4 miliar lebih itu nantinya tidak hanya digunakan untuk pembelian untuk vaksin.

Namun, juga akan digunakan untuk membayar honorer tenaga medis yang akan melakukan vaksinasi kepada masyarakat.

”Jadi untuk pelaksanaannya itu Rp 4 miliar. Mungkin nanti ada penambahan, karena include (termasuk) pelaksanaan,” tuturnya.

Dengan adanya anggaran tersebut, ia menegaskan bahwa masyarakat akan dilakukan vaksin secara keseluruhan.

”Kemarin teknisnya kapan mulai di laksanakan itu belum ada waktu yang tepat. Tergantung vaksinnya, tapi anggaran harus disiapkan dari sekarang,” jelasnya.

Ia melanjutkan, selain anggaran pembelian vaksin tersebut, dalam APBD 2021 juga ada anggaran yang dikhususkan untuk Covid-19 di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batam.

Dimana, anggaran tersebut sebesar Rp 70 miliar yang bisa digunakan, untuk pembelian vaksin apabila anggaran Rp 4 miliar yang telah disiapkan kurang.

”Rp 70 miliar itu difungsikan untuk penanganan ekonomi, bentuknya adalah bantuan sembako. Masih ada satu kali lagi bantuan sembako di 2021 yang anggarannya kita titipkan di Dinsos. Nanti kalau kurang dalam pembelian vaksin itu, bisa juga diambil dari dana talangan yang ada di Dinsos. Tinggal nanti nomenklaturnya seperti apa di kebijakan itu,” jelasnya.

Namun yang jelas, kata Mustofa, anggaran Rp 70 miliar yang ada di Dinsos adalah untuk penanganan Covid-19.

Sebab, dalam pemberian vaksin gratis kepada masyarakat juga merupakan salah satu sisi sosial.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan, stok vaksin yang ada saat ini hanya tersedia untuk lansia. Itupun jumlahnya tak sampai 140 vial vaksin.

”Bisa dikatakan sudah habis. Keterbatasan vaksin juga menjadi salah satu kendala kita saat ini,” ujarnya, Selasa (27/4/2021).

Didi mengatakan, untuk dosis pertama vaksin AstraZaneca yang datang beberapa waktu lalu bisa dikatakan sudah disuntikkan secara keseluruhan.

Begitu juga dengan vaksin Sinovac, baik dosis pertama dan kedua. Cakupannya adalah, sebanyak 8.084 tenaga kesehatan, 11.032 petugas publik dan 7.000-an lansia.

Angka ini masih sangat kurang dari jumlah lansia secara keseluruhan yakni sebanyak 30 ribuan lansia.

”Prediksi kami tidak akan selesai tahun ini,” katanya.(jpg)