batampos.co.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini tidak diberikan secara penuh. Dalam hal ini, pemerintah hanya mencairkan THR PNS sebesar gaji pokok dan beberapa tunjangan melekat saja. Tidak termasuk tunjangan kinerja (tukin).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, keputusan tersebut disebabkan oleh masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk mengatur alokasi anggaran APBN.

Meskipun THR yang diberikan tidak penuh, Sri Mulyani memastikan pemerintah sudah menjalankan komitmen untuk memberikan hak kepada ASN, TNI, Polri, dan pensiunan pada Hari Raya. Sebab, pemerintah masih melihat situasi dan kondisi penanganan Covid-19 yang masih membutuhkan dana besar dari anggaran APBN tahun ini.

“Karena kondisi Covid-19 membutuhkan dana dari anggaran APBN bagi penanganan dan sekaligus memberikan perhatian bagi masyarakat yang masih butuh dukungan dari pemerintah. Pada 2021 pemerintah memutuskan pemberian THR dilakukan seperti pada 2020 yaitu dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan melekat,” ujarnya secara virtual, Kamis (29/4).

Sri Mulyani mengungkapkan perubahan dari alokasi anggaran THR PNS 2021 menunjukkan keberpihakan pemerintah pada penanganan Covid-19. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Sebab, beberapa pos untuk pemulihan ekonomi nasional banyak yang belum dianggarkan tahun lalu, dan baru tahun ini dianggarkan. Hal ini memaksa pemerintah melakukan perubahan-perubahan, termasuk alokasi THR buat para PNS.

“Pos yang belum dianggarkan, yaitu program Prakerja yang tadi saya sampaikan tadinya Rp 10 triliun jadi Rp 20 triliun, subsidi kuota internet juga diberikan pada 2021 ini, yang tadinya belum ada anggarannya,” ungkapnya.(jpg)