batampos.co.id – Belum genap menjabat seratus hari, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, menuai sejumlah kritik. Selain meningkatnya penyebaran Covid-19 sebulan terakhir, sorotan terutama di tujukan karena makin terpuruknya ekonomi masyarakat Kepri.

Dlansir Harian Batam Pos, anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepri tahun 2021 yang sudah disahkan sebesar Rp 3,989 triliun hingga triwulan I 2021 ini baru terserap 6 persen, atau sekitar Rp 253 miliar.

Padahal, sekitar 75 persen ekonomi Kepri digerakkan oleh dana APBD. Akibat lambatnya pencairan anggaran langsung berimbas pada kondisi ekonomi masyarakat. Daya beli warga kian lesu.

Sistem aplikasi baru yakni Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dianggap sebagai biang kerok. Ini merupakan sistem baru yang digunakan pemerintah daerah menggantikan sistem lama, yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Gubernur Ansar Ahmad dalam berbagai kesempatan selalu berujar, lambatnya proses pencairan dana dan rendahnya serapan APBD 2021 Provinsi Kepri karena perubahan sistem keuangan dari SIMDA ke SIPD tersebut.

Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak, mengakui, belakangan banyak kritik dialamatkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri lantaran di tengah pandemi Covid-19 yang makin meningkat, ekonomi makin terpuruk.

“Presiden Jokowi sudah memerintahkan kepada semua kepala daerah agar belanja modal, belanja hibah, dan semua program yang bersentuhan langsung dengan ma syarakat, segera dijalankan, agar roda ekonomi di daerah berjalan,” kata Jumaga Nadeak, kepada Harian Batam Pos, Jumat (7/5).

Menurut Nadeak, meski belum menjabat 100 hari, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dan Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, bisa melakukan berbagai terobosan dalam berbagai bidang. “Sekarang Kepri punya Gubernur dan Wakil Gubernur. Lengkap. Sebelumnya, kan hanya gubernur saja atau wakil saja,” ujarnya.

Soal perubahan sistem keuangan dari SIMDA ke SIPD, kata Nadeak, masih ada cara manual yang bisa dilakukan dalam proses transisi sistem pelaporan keuangan tersebut. Yang mengherankan, meski Pemprov Kepri beralasan perubahan sistem keuangan itu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, malah meminta daerah menggenjot realisasi APBD serta mewanti-wanti kepada seluruh pemda agar realisasi APBD tidak ditumpuk di akhir tahun.

Transfer dana dari pusat ke daerah, kata Tito Karnavian, dilakukan berbasis kinerja. “Kalau kinerjanya ternyata belanjanya tidak bergerak, lebih baik transfernya ditahan dulu, supaya dibelanjakan dulu,” tegasnya.

Secara terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kepri, Lis Darmansyah, yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kepri, mengatakan, lambatnya penyerapan dana APBD Kepri tergantung kebijakan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.

“Mestinya, Pak Gubernur turun tangan memberi arahan kepada kepala dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Triwulan I saja, pertumbuhan ekonomi Kepri minus 1,19 persen,” sebutnya.

Ia memprediksi, sampai akhir tahun 2021, ekonomi Kepri masih tetap minus. Menurut Lis Darmansyah, peran Sekdaprov Kepri, sangat minim dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Sekretaris Daerah Kepulauan Riau, TS Arif Fadhillah, mengatakan, tidak ada restrukturisasi dan rasionalisasi anggaran, ternyata ada. Buktinya, ada program yang ditiadakan,” ujar Lis.

Dikatakan Lis, APBD Kepri pada triwulan I ini bergerak sangat lambat lantaran banyak kepala dinas dan OPD yang takut dan ragu-ragu. “Banyak OPD yang khawatir diganti atau posisinya digeser. Para Kepala Dinas ini merasa, maju kena mundur kena. Apalagi, saat ini semua kepala dinas sedang mengikuti job fit,” papar Lis.

Struktur APBD Kepri, kata Lis, lebih besar belanja langsung daripada belanja tidak langsung. Jangankan proyek, pelelangan saja belum berjalan. Ia berharap, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, lebih terbuka dan mengutamakan kepentingan orang banyak.

“Saya keliling dan bertanya pada pedagang, ternyata tidak ada yang belanja, padahal sebentar lagi Lebaran,” katanya. (*/jpg)