batampos.co.id – Presiden Joko Widodo mengecam aksi pengusiran paksa sejumlah warga Palestina dari Syekh Jarrah, Jerusalem Timur, oleh pasukan Israel. Kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil Palestina di Masjid Al Aqsa juga tidak bisa dibiarkan.
”Indonesia mengutuk dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang terus dilakukan Israel,” katanya kemarin. Jokowi juga memastikan bahwa Indonesia akan terus berpihak kepada rakyat Palestina.
Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melalui pernyataan resminya. Retno mengatakan, pengusiran paksa dan tindakan kekerasan itu bertentangan dengan berbagai resolusi DK PBB, hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa IV tahun 1949, dan berpotensi menyebabkan ketegangan dan instabilitas.
”Mendesak masyarakat internasional melakukan langkah nyata untuk menghentikan pengusiran paksa warga Palestina dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil,” kata Retno.
Di tempat terpisah, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemenag Muhammad Fuad Nasar menyerukan agar umat Islam di Indonesia mendoakan umat Islam di Palestina.
Dia mengatakan, sikap bangsa Indonesia dari awal sudah tegas. Yaitu, mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Dia juga mengingatkan, Presiden Soekarno pada 1962 telah menyatakan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan ke orang-orang Palestina, selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel.
’’Konflik Palestina yang berkepanjangan diharapkan membawa hikmah agar negara-negara Arab bersatu,’’ katanya.
Dia menjelaskan, ada tiga alasan umat Islam di dunia harus membela Palestina dan Masjidilaqsa. Pertama, Masjidilaqsa merupakan kiblat pertama umat Islam dalam melaksanakan ibadah salat. Sampai akhirnya kiblat dipindah ke Masjidilharam di Makkah berdasar wahyu Allah.
Kedua, Masjidilaqsa merupakan masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Yang ketiga, Masjidilaqsa merupakan masjid suci ketiga umat Islam yang penting dikunjungi. ’’Setelah Masjidilharam dan Masjid Nabawi,’’ jelasnya.
Sikap senada disampaikan kalangan parpol. PPP mendesak pemerintah agar tidak lagi menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintah Israel. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menegaskan, sikap itu perlu diambil meski sebenarnya bisa jadi ada manfaat ekonomis dari hubungan diplomatik tersebut.
’’Bagi PPP, kekerasan brutal yang berulang terhadap warga Palestina, kali ini khususnya terhadap umat Islam yang salat di Masjidilaqsa, merupakan watak asli pemerintah Israel yang tidak peduli terhadap concern dunia internasional,’’ terang Arsul dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Karena itu, Arsul menilai, hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel tidak sesuai dengan cita-cita dasar negara untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasar perdamaian. ’’Jika masih ada unsur-unsur pemerintahan yang berpikir tentang opsi membuka hubungan diplomatik dengan Israel, maka mereka melupakan salah satu cita-cita bernegara dalam UUD 1945,’’ lanjutnya.(jpg)