batampos.co.id – Pemerintah Singapura memberlakukan pengetatan dan pembatasan aktivitas atau lockdown selama satu bulan ke depan. Kebijakan ini diambil karena meningkatnya jumlah infeksi virus yang tidak dapat dilacak, seperti yang dikatakan Kementerian Kesehatan Singapura.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata, mengatakan, kebijakan lockdown ini merupakan kesempatan bagi Indonesia, khususnya Batam untuk mempersiapkan pemberlakuan travel bubble yang sudah direncanakan sejak awal tahun ini.
”Kedua negara saling bersiap. Terutama bagi daerah yang sudahm ditunjuk untuk menjalankan travel bubble, yaitu Batam, Bintan, dan Bali,” kata dia, Minggu (16/5).
Seperti diketahui wacana pembukaan travel bubble ini bertujuan untuk membangkitkan sektor wisata baik Singapura maupun Indonesia. Tiga daerah yang dipilih dinilai paling aman untuk menyambut kedatangan wisatawan asing (wisman) asal Singapura.
”Dua daerah kan ada di Kepri. Kalau untuk Batam tentunya sudah sangat siap. Satu lokasi kawasan wisata di Nongsa sudah dipersiapkan untuk menyambut wisman. Lokasi tersebut juga sudah ditinjau Menparekraf guna memastikan fasilitas sesuai dengan protokol kesehatan seperti permintaan Singapura,” jelasnya.
Adanya pembatasan yang dilakukan Singapura disebabkan adanya lonjakan kasus Covid-19. Pemerintah negeri Jiran tersebut sedang berupaya menemukan dan melacak virus yang terus menyebar. Selama ini Singapura dinilai cukup berhasil dalam mengatasi Covid-19. Pengetatan ini pastinya sebagai upaya juga dalam mempersiapkan di ri menyambut travel bubble.
”Mau TCA (travel corridor arrangement) atau travel bubble itu kesiapan kedua negara. Batam saat ini juga masih terus berupaya menekan kasus. Berbagai kebijakan pengetatan sosial sudah dilakukan, termasuk pengetatan disiplin. Tujuannya tak lain agar kasus bisa ditekan, dan negara lain nyaman berkunjung, ketika pintu masuk dibuka,” bebernya.
Ia berharap pemberlakuan travel bubble ini bisa terwujud dengan segera, jika kasus terus turun dan penambahan tidak terjadi. Tidak tertutup kemungkinan kebijakan ini bisa diberlakukan akhir tahun ini. ”Mudah-mudahan lah cepat membaik. Karena itu perlu dukungan semua pihak termasuk pelaku usaha,” terangnya. (*/jpg)