batampos.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa pemerintah akan mereformasi perpajakan untuk optimalisasi pendapatan negara. Hal itu juga dilakukan untuk mendukung kebijakan fiskal 2022.
Upaya tersebut akan ditempuh dengan memperluas basis perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengoptimalkan pengelolaan aset serta inovasi layanan.
’’Sehingga angka tax ratio dapat diperbaiki dalam jangka pendek dan menengah untuk mendukung penguatan ruang fiskal,’’ kata bendahara negara itu.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan sebelumnya menuturkan, Presiden Joko Widodo telah berkirim surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), termasuk rencana perubahan tarif PPN.
’’PPN masih ada pembahasan karena ini menjadi bagian RUU perubahan kelima tentang KUP dan tata cara perpajakan. Itu yang diatur memang ada di dalamnya PPN, termasuk PPh orang perorangan, pengurangan tarif PPh badan, dan PPN barang/jasa,’’ tuturnya.
Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, revisi UU KUP dan kepastian tax amnesty dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
’’Ini menjadi instrumen bagi pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan terwujudnya kesehatan APBN dengan defisit anggaran kembali ke 3 persen pada 2023,’’ tegasnya.
Sufmi menyatakan, surat presiden (surpres) yang meminta pembahasan revisi tersebut sudah sampai di DPR. Sesuai mekanisme, surat itu akan dibahas lebih dulu dalam rapat pimpinan dan selanjutnya dibawa ke badan musyawarah (bamus). ’
’Terkait wacana kebijakan tax amnesty jilid II ini, DPR akan mengkaji dan membahas lebih detail di komisi teknis terkait, yaitu komisi XI,’’ jelas Sufmi kemarin.
DPR juga akan menerima berbagai masukan dari akademisi, pengusaha, dan pelaku UMKM serta memperhatikan catatan evaluasi pelaksanaan tax amnesty sebelumnya.(jpg)