batampos.co.id – Masyarakat dan pasien Covid-19 tanpa gejala atau OTG yang dirawat di Asrama Haji Batam, tak perlu cemas memikirkan biaya operasional seperti makan dan fasilitas kesehatan selama berada di lokasi karantina tersebut.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, untuk biaya operasional pasien positif akan ditanggung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Batam.
Selain itu, anggaran untuk penanganan persoalan Covid-19 juga disiapkan dari Dana Alokasi Umum (DAU).
”Untuk refocusing (pengalihan kembali) anggaran ini diamanahkan untuk menggunakan 8 persen dari DAU. Jadi,
setelah dihitung maka besaran anggaran yang bisa digunakan adalah Rp 51 miliar,” kata Amsakar, seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Penunjukan Asrama Haji Batam sebagai lokasi karantina pasien Covid-19 tanpa gejala, memang mendesak dilakukan. Pasalnya, sejak beberapa waktu terakhir, terjadi lonjakan kasus Covid-19, sehingga membutuhkan lokasi karantina terpadu demi mencegah penularan dari pasien, minimal dengan keluarga dalam satu rumah.
Adapun, untuk menangani pasien positif tanpa gejala di Asrama Haji Batam, Amsakar, mengatakan, bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam.
”Untuk sementara ini, ada 10 tenaga medis yang menangani pasien positif. Namun, jika terjadi penambahan kasus,
maka penambahan tenaga medis bisa dilakukan karena melihat kebutuhan di lokasi karantina,” ujarnya.
Amsakar juga meminta Pemerintah Provinsi Kepri turut membantu Pemko Batam dalam pembiayaan pasien positif tanpa gejala yang saat ini berada di Asrama Haji.
”Tadi (kemarin) kami rapat evaluasi bersama Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur Kepri terkait Covid-19 di Batam. Saat ini, untuk mereka yang tak bergejala ditanggung dari APBD, untuk itu kami berharap provinsi bisa juga turut membantu terkait pembiayaan ini,” kata dia, usai menghadiri rapat di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (27/5/2021) sore.
Ada empat hal yang disampaikan dalam rapat tersebut. Pertama, soal permintaan 400 ribu vaksin Sinopharm atau yang lebih dikenal dengan nama vaksin gotong royong; kedua, soal penanganan PMI; ketiga, soal pembiayaan pasien
OTG; dan terakhir soal PPKM yang sudah terbentuk.
”Alhamdulillah, saat ini sudah ada 2.375 posko PPKM yang sudah terbentuk. Jadi, kepada mereka yang sudah kami lantik ini, diharapkan benar-benar bekerja dan jangan hanya formalitas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tugas utama anggota PPKM yakni memasifkan sosialisasi protkes 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment) kepada masyarakat.
Lalu, membuat pemetaan khusus untuk memudahkan tenaga medis dalam melakukan penelusuran.
”Jadi ada mapping khusus, kalau perlu per RT dibentuk. Misalnya RT 1 ada satu kasus jadi dibuat jadi zona merah.
Nah, tugas tim PPKM adalah bagaimana membuat zona merah menjadi hijau. Jadi ditekan lebih kepada penekanan agar tidak ada pertumbuhan kasus di tingkat RT dan RW,” paparnya.
Secara keseluruhan, Batam tidak ada persoalan kecuali angka kasus yang terus menanjak naik. Ke depan, dengan
dibentuknya PPKM ini diharapkan kasus benar-benar bisa ditekan, dengan penanganan yang cepat.
”Jangan ada ragu-ragu lagi soal ada warga yang terpapar, langsung kontak RT, lurah, camat, nanti akan langsung
tim medis turun. Jadi jangan hanya formalitas pelantikan ini,” sebutnya.(jpg)