batampos.co.id – Maskapai milik negara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk saat ini sedang mengalami krisis keuangan yang sangat parah. Sehingga, terpaksa menunda pembayaran gaji para karyawannya sampai USD 23 juta.

Estimasi dari jumlah tunjangan gaji yang saat ini ditunda atau belum dibayarkan per 31 Desember adalah sebesar USD 23 Juta,” tulis manajemen melalui keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (9/6/2021).

Penundaan pembayaran tunjangan gaji karyawan tersebut karena imbas dari wabah pandemi Covid-19 yang berdampak pada pendapatan perseroan hingga menggerus kinerja keuangan.

Dengan demikian, terhitung dari April hingga November 2020, Garuda Indonesia telah melakukan penundaan pembayaran penghasilan pada tahun 2020 dengan besaran 50 persen untuk Direksi dan Komisaris, serta 30 persen untuk Vice President, Captain, First Office, dan Flight Service Manager.

Perseroan juga menunggak pembayaran gaji 25 persen untuk Senior Manager, 20 persen untuk Flight Attendant, Expert dan Manager, 15 persen untuk Duty Manager dan Supervisor, dan 10 persen untuk Staff (Analyst, Officer atau setara).

Selain itu, pihak manajemen juga menyampaikan, demi keberlangsungan operasional, perseroan juga terpaksa mempercepat penyelesaian kontrak untuk pegawai dengan status kontrak atau PKWT. Flag carrier Indonesia itu juga mempercepat program pensiun kepada karyawan dengan kriteria pendaftar 45 tahun ke atas yang dilaksanakan di tahun 2020, dan kebijakan penyesuaian mekanisme kerja untuk Pegawai (WFH/WFO).

Perseroan juga menunggak pembayaran gaji 25 persen untuk Senior Manager, 20 persen untuk Flight Attendant, Expert dan Manager, 15 persen untuk Duty Manager dan Supervisor, dan 10 persen untuk Staff (Analyst, Officer atau setara).

Selain itu, pihak manajemen juga menyampaikan, demi keberlangsungan operasional, perseroan juga terpaksa mempercepat penyelesaian kontrak untuk pegawai dengan status kontrak atau PKWT. Flag carrier Indonesia itu juga mempercepat program pensiun kepada karyawan dengan kriteria pendaftar 45 tahun ke atas yang dilaksanakan di tahun 2020, dan kebijakan penyesuaian mekanisme kerja untuk Pegawai (WFH/WFO).(jpg)