batampos.co.id – Pemerintah berencana memperluas pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas pada awal Juli. Presiden Joko Widodo memberikan arahan bahwa PTM dilakukan dua kali dalam sepekan. Kemudian, durasinya hanya dua jam.
Arahan terkait dengan sekolah tatap muka itu disampaikan Jokowi dalam rapat Senin (7/6) dan disampaikan ulang oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin kemarin (8/6). Budi menyatakan bahwa arahan tersebut dikaitkan dengan meningkatnya kasus Covid-19 di sejumlah daerah.
’’Presiden mengarahkan PTM yang akan dimulai harus dijalankan dengan ekstrahati-hati,’’ katanya.
Budi menjelaskan, PTM dilakukan secara terbatas dengan sejumlah ketentuan. Salah satunya, dihadiri maksimal 25 persen dari total kapasitas kelas. Kemudian, tatap muka tidak boleh lebih dari dua hari dalam sepekan. Lalu, setiap tatap muka diadakan dengan durasi maksimal dua jam. ’’Dan, opsi menghadirkan anak ke sekolah ditentukan orang tua,’’ jelasnya.
Tugas pemerintah saat ini, antara lain, mengejar penyelesaian vaksinasi Covid-19 bagi para guru dan tenaga kependidikan (GTK). Dia memohon kerja sama kepala daerah untuk memprioritaskan vaksinasi kepada lansia dan guru. Budi menegaskan bahwa guru harus divaksin sebelum PTM terbatas dijalankan.
Menurut Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek Jumeri, instruksi Jokowi soal PTM itu sesuai dengan SKB empat menteri. Selain itu, kata dia, perlu dipahami bahwa penyelenggaraan PTM sangat bergantung situasi pandemi di sebuah wilayah.
Karena itu, PTM dua hari seminggu dan dua jam per hari dipilih untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Namun, daerah yang kondisi pandeminya terkendali diharapkan memberi waktu PTM lebih panjang.
Jumeri mengusulkan, sekolah-sekolah tidak hanya menggunakan ruang kelas. Taman atau halaman sekolah juga bisa dimanfaatkan untuk PTM terbatas. Sebab, salah satu kunci pencegahan penularan Covid-19 adalah sirkulasi udara yang baik.
”Jadi, sangat bergantung pada kreativitas kepala sekolah untuk mengatur ritme pembelajarannya,” paparnya.
Yang tak kalah penting, lanjut dia, materi pembelajaran harus yang paling esensial. Artinya, tidak semua pelajaran harus dijejalkan kepada peserta didik. ”Akibatnya, anak bisa mblenger gitu. Terlalu banyak materi,” ungkap mantan Kadisdikbud Jawa Tengah tersebut.
Sekolah juga diminta menyiapkan platform pembelajaran untuk PJJ. Sebab, orang tua yang belum sreg anaknya mengikuti PTM boleh mengajukan tetap belajar dari rumah. Artinya, sekolah akan menyelenggarakan dua pembelajaran, PTM dan PJJ.
Di sisi lain, Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu menuturkan, pemerintah berupaya mempercepat vaksinasi kepada guru dan tenaga kependidikan. Rencananya, Kemenkes bekerja sama dengan TNI-Polri dalam upaya tersebut.
Hingga 8 Juni, secara nasional, jumlah guru dan tenaga kependidikan yang sudah disuntik vaksin dosis pertama sekitar 1,7 juta orang. Jumlah GTK yang telah mendapat suntikan vaksin dosis kedua mencapai 1.092.038 orang di antara total sasaran 5.058.582 orang.(jpg)