batampos.co.id – Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menanggapi penyelenggaraan sosialisasi RKUHP oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dia menilai, kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kemenkumham hanya searah, karena penyusunan RKUHP minim melibatkan partisipasi publik.

“Pemerintah tetap tidak melibatkan baik dari masyarakat sipil ataupun akademisi dari bidang ilmu dan perspektif berbeda untuk memberikan masukan pada RKUHP pada porsi yang berimbang dengan Pemerintah dan DPR. Acara diskusi ini lebih pada sosialisasi searah dari pada diskusi substansi yang lebih genting untuk dilakukan agar RKUHP tidak lagi mendapatkan penolakan dari masyarakat,” kata Erasmus dalam keterangannya, Senin (14/6).

Erasmus tak memungkiri, beberapa anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP memang diundang dalam sosialisasi 14 Juni 2021 ini. Tetapi porsi masukan hanya dialokasikan satu jam, itupun hanya sesi tanya jawab, tidak seimbang dengan materi substansi yang melibatkan enam pembicara dari tim perumus pemerintah dan DPR dengan alokasi waktu selama tiga jam lebih.


“Hal lain, tidak semua kalangan masyarakat sipil yang berpotensi terdampak diundang oleh Pemerintah, seperti dari kelompok penyandang disabilitas, kelompok advokasi Kesehatan reproduksi, kelompok rentan dan lain sebagainya,” papar Erasmus.

Dia memandang, ketidakjelasan proses dan draf RKUHP yang akan dibahas. Baik Pemerintah dan DPR tidak secara jelas memberikan ketegasan apakah draf yang diedarkan pada acara sosialisasi RKUHP di Manado, merupakan draf terbaru atau hanya sosialisasi draf lama yang ditolak masyarakat pada September 2019.

“Apabila ini adalah draf terbaru, Aliansi tidak melihat adanya perubahan sedikitpun dalam draf tersebut, draf yang diedarkan masih merupakan draf versi September 2019 yang ditolak oleh masyarakat. Publik nampaknya perlu mengetahui proses kajian dan pembaruan RKUHP selama hampir dua tahun ini paska penolakan September 2019 yang sudah dilakukan oleh Pemerintah,” papar Erasmus.

“Apabila tidak ada perubahan, maka sosialisasi ini bukan mendengarkan masukan publik paska penolakan RKUHP September 2019 yang bahkan sampai memakan korban jiwa dan munculnya pernyataan Presiden untuk menunda dan mengkaji ulang RKUHP,” imbuhnya.

Dia menegaskan, Aliansi Nasional Reformasi KUHP jelas mendukung upaya-upaya pembaruan KUHP. Dia mengaku memang sejalan dengan DPR dan Pemerintah yang ingin menciptakan KUHP baru, tetapi harus jauh dari sifat kolonial, KUHP baru yang modern dan sesuai dengan konstitusi.

“Untuk itu, Pemerintah dan DPR nampaknya perlu diingatkan lagi bahwa dasar penundaan RKUHP adalah substansial, terkait dengan materi muatan RKUHP. Presiden sendiri yang menyatakan hal ini,” tegas Erasmus.

Dia menegaskan, RKUHP butuh dibahas secara substansial dengan keterbukaan pemerintah dan DPR untuk adanya perubahan rumusan, penghapusan pasal atau bahkan koreksi pola pembahasan yang harusnya lebih inklusif melibatkan ahli tidak hanya ahli hukum pidana, bukan hanya sosialisasi searah terus menurus seakan masyarakat tidak paham masalah RKUHP.

“Apabila Pemerintah dan DPR masih ingkar, nampaknya penolakan masyarakat akan sulit untuk dibendung,” tandas Erasmus.(jpg)