batampos.co.id – Bea Cukai Batam memusnahkan Barang Milik Negara(BMN) hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai periode tahun 2015 hingga 2021 di Dermaga Bea Cukai Tanjunguncang, Rabu (16/6/2021).

Secara umum, barang-barang yang dimusnahkan tersebut tidak memenuhi dokumen izin pemasukan barang ke wilayah Indonesia.

Barang yang dimusnahkan tersebut jumlahnya puluhan ribu dan ditaksir senilai Rp
3,53 miliar.


Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam, Susila Brata, mengatakan,
barang yang dimusnahkan tersebut berasal dari Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) dan Barang yang Dikuasai Negara (BDN) yang telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam.

“BMN yang dimusnahkan merupakan barang yang dilarang dan dibatasi serta barang-barang yang tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali,” ujarnya seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Susila menjelaskan bahwa pemusnahan ini dalam rangka menyelesaikan peruntukan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Pasal 33 (d) Peraturan Menteri Keuan-
gan (PMK) Nomor 178/ PMK.04/2019.

“Pasal 33 PMK 178 Tahun 2019 mengatur bahwa BMN dimusnahkan dalam hal BMN
tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dihibahkan, tidak
mempunyai nilai ekonomis, dilarang diekspor atau diimpor atau berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dimusnahkan,” kata Susila.

Adapun, barang yang dimusnahkan tersebut terdiri dari air zamzam sebanyak 2.607 botol, kayu 26.584 batang, barang kena cukai berupa hasil tembakau berbagai jenis dan merek sebanyak 86.402 batang/pieces.

Selain itu, ada juga kasur, matras, tilam sebanyak 438 pieces, kebutuhan pokok yang
sudah tidak layak konsumsi (beras, beras ketan, gula, dan lainnya) sebanyak 2.700 kilo-
gram (kg), serta karpet dan balpress (pakaian bekas) sebanyak 74 paket.

“Total perkiraan nilai barang sebesar Rp 3,53 miliar dengan estimasi kerugian negara sebesar Rp 1,03 miliar,” ungkap Susila.

Disinggung mengapa sebagian barang tersebut, seperti air zamzam, tidak dihibahkan
saja, ia menjelaskan bahwa pihaknya mengikuti ketentuan sesuai instruksi kemen-
terian.

”Penentuan peruntukan barang ada di Menteri Keuangan yang diwakili KPKNL,” terangnya.

Susila menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja sama antarinstansi terkait yang selalu berkomitmen untuk menjaga masyarakat dari peredaran barang ilegal yang dapat merusak kesehatan dan juga merugikan penerimaan negara.(jpg)