batampos.co.id – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad memastikan memberikan relaksasi melalui pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi wajib pajak yang menunggak. Kebijakan tersebut diperkuat Gubernur lewat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 27 Tahun 2021 yang diteken pada 7 Juni 2021 lalu.

Di dalam Pergub tersebut, ada tiga kebijakan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kepri terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kepri. Pertama adalah mengenai penghapusan sanksi administrasi. Kedua keringanan pokok pajak kendaraan bermotor, dan yang ketiga adalah pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua.

Pertama mengenai penghapusan sanksi administrasi 100 persen atau menyeluruh. Kemudian untuk yang menunggak pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun diberikan relaksasi 50 persen.


Sedangkan yang ketiga adalah pembebasan bea balik nama kendaraan yang kedua bagi kendaraan yang belum didaftarkan. Kebijakan yang sama juga berlaku bagi kendaraan mutasi antar daerah.

Kebijakan ini berlaku 1 Juli sampai 30 September 2021 mendatang. Sebelumnya, Kepala BP2RD Provinsi Kepri, Reni Yusneli menjelaskan, relakasasi yang akan diberikan terhadap wajib pajak yang menunggak adalah sebesar 50 persen, sama seperti tahun sebelumnya.

Ia berharap, melalui kebijakan ini, tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak meningkat. Ditegaskannya, pendapatan yang dikumpulkan tentunya akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan daerah.

“Kalau sudah ada Pergubnya, kita langsung jalan. Karena banyak yang bertanya-tanya kapan kebijakan ini akan dilaksanakan,” jelas Reni.

Lewat Peraturan Gubernur (Pergub) Pemerintah Provinsi Kepri melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri akan memberikan tiga jenis relaksasi bagi pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Kepri. Kebijakan diskon utang pajak kendaraan sampai gratis bea balik nama kendaraan kedua tersebut akan dimulai dari Juli-September 2021.(*/jpg)