batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri akan menjalankan program pemutihan denda pajak dan penggratisan bea balik nama.

Program ini dicanangkan akan dilaksanakan mulai Juli, dan berlaku tiga bulan ke depan.

Dirlantas Polda Kepri, Kombes Mediana, membenarkan soal program ini.


Namun, ia mengaku setiap pihak terkait dalam program ini, sedang mengatur cara dan mekanisme pelayanan.

Ada beberapa opsi ditawarkan, namun masih dalam pengakajian.

”Masih pandemi, kami khawatir akan menimbulkan keramaian dan kerumunan masyarakat. Oleh sebab itu, sedang dirancang formulasi pelayanan,” kata Mediana, Jumat (18/6/2021), seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Salah satu kebijakan yang akan dibahas nantinya, adalah pembatasan jumlah orang yang akan dilayani pihak Samsat.

Ilustrasi kendaraan di Kota Batam. Pemerintah Provinsi Kepri akan menjalankan program pemutihan denda pajak dan penggratisan bea balik nama. Namun dalam pelaksanaanya akan dilakukan pembatasan untuk menghindari kerumunan. Foto: dalil harahap/batampos.co.id

Pembatasannya bisa jumlah orangnya dan pengaturan waktu pelayanan.

”Konkritnya seperti apa, masih belum tahu. Minggu depan kami akan rapat bersama Dispenda dan stakeholder terkait lainnya,” jelasnya.

Mediana mengatakan bahwa apapun kebijakan pelayanan di Samsat nantinya, setiap orang wajib mematuhi protokol kesehatan yang ada seperti memakai masker, mencuci tangan, dan tidak berkerumun.

Pihak Ditlantas Polda Kepri, selalu mensterilkan ruangan-ruangan pelayanan secara berkala.

“Kami selalu semprotkan disinfektan ke kursi-kursi dan benda-benda lainnya. Diharapkan kegiatan meminimalisir penyebaran
Covid-19,” ujarnya.

Pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, telah disampaikan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri, Reni Yusneli.

Keringanan-keringanan yang diberikan berupa pemotongan pokok pajak kendaraan bermotor 50 persen, penghapusan denda keterlambatan, dan membebaskan biaya bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) II.

Kebijakan ini, berlaku untuk semua kendaraan bermotor. Kebijakan ini sengaja diambil guna memberikan keringanan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan di tengah pandemi Covid-19.

BP2RD berharap pendapatan pajak dapat maksimal. Hal ini dikarenakan di tengah situasi pandemi Covid-19, penarikan pajak di Provinsi Kepri sedikit terhambat.(jpg)