batampos.co.id – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya berpegang terhadap konstitusi yang membatasi jabatan presiden hanya dua periode. Hal itu dikatakan Hasto setelah munculnya relawan Jokpro yang ingin Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden di 2024 mendatang dengan melakukan amandemen UUD 1945.

”Sikap partai jelas. Masa jabatan presiden itu dua periode karena partai berpegang pada konstitusi,” ujar Hasto kepada wartawan, Rabu (23/6).

Hasto mengatakan, saat ini yang perlu diprioritaskan adalah membahas langkah-langkah haluan negara untuk jangka panjang dan menegah untuk bisa dirumuskan ketimbang penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.


”Sehingga meski jabatan presiden dibatasi dua periode namun konsistensi terhadap arah pembangunan negara dapat diwujudkan,” kata Hasto.

Dengan demikian menurut Hasto, skala prioritas kepala negara berikutnya bisa melanjutkan pembangunan yang telah dikerjakan Presiden Jokowi. ”Presiden yang akan datang diharapkan dapat bertitik tolak dari capaian yang telah dilakukan Presiden Jokowi. Di sini kesinambungan bagi kemajuan bangsa akan tercipta,” terang Hasto.

Sebelumnya, Penasihat Jokpro M. Qodari mengatakan, muncul ide menjadikan Jokowi dan Prabowo Subianto berpasangan di Pilpres 2024. Sebab, dirinya bersama dengan relawan lain tidak ingin adanya polarisasi di masyarakat.

Dia mencontohkan, pada Pilpres 2014–2019 terjadi polarisasi di masyarakat. Bahkan di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu juga mengalami hal yang sama. Masyarakat saling menghujat demi membela yang didukungnya.

Qodari menyadari wacana itu mengundang polemik. Sebab dalam UUD 1945 kepala negara hanya boleh menjabat dua periode. Artinya supaya Jokowi bisa maju di Pilpres 2024 harus melakukan amandemen UUD 1945.

Namun bagi Qodari, masyarakat juga punya aspirasi bahwa masih banyak yang menginginkan Jokowi kembali menjadi kepala negara di periode ketiga.(jpg)