batampos.co.id – Pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, Rabu (23/6), menggambarkan makin dalamnya keretakan hubungan gubernur dan wakil gubernur Kepri. Padahal, pasangan Ansar Ahmad-Marlin Agustina, baru bekerja empat bulan sejak dilantik Presiden Joko Widodo 25 Februari lalu.

Dalam pelantikan sejumlah pejabat di Gedung Daerah, Tanjungpinang, kemarin, Marlin tak hadir. Ia mengatakan, tak tahu menahu soal pelantikan tersebut. Di sisi lain, Marlin mengaku dua kali dihubungi lewat telepon oleh Ansar sepanjang hari Selasa (22/6), tapi ia tak merespons panggilan itu.

Istri Muhammad Rudi, wali kota Batam itu, beralasan saat telepon pertama Ansar masuk ia sedang berpidato di sebuah acara. “Saya banyak agenda di Batam sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam dan kegiatan istri pegawai BP Batam, siang itu,” ujarnya, Rabu (23/6), di Gedung DPRD Kepri, Tanjungpinang.


Saat Ansar menelepon kedua kalinya pada Selasa sore, Marlin juga tak menjawab. Alasannya, ia sedang melayani wawancara dengan wartawan. Namun, ia juga tak menelepon balik kepada Ansar setelah sesi wawancara dengan wartawan selesai.

Ditanya apa yang menyebabkan ia tidak hadir dalam pelantikan Rabu (23/6) pagi, Marlin mengatakan, saat berlangsungnya pelantikan, ia masih berada di Batam.

Ihwal keretakan pasangan Ansar-Marlin pertama kali terkuak dari rencana aksi Perkumpulan Anak Tempatan (Perpat) Kota Batam yang akan menggelar demonstrasi di Graha Kepri, Batam Center, Senin (12/4).

Aksi ini menuntut janji Ansar terhadap Marlin yang kabarnya akan memberikan empat posisi strategis kepada orang-orang Marlin di Pemerintah Provonsi (Pemprov) Kepri.

Empat posisi itu adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepri dan tiga kepala dinas. Ormas yang mendukung Marlin ini tak terima Ansar tak menepati janjinya terhadap Marlin. Apalagi kesepakatan antara keduanya itu terjadi sebelum Pilkada Gubernur Kepri 2021. Namun, demonstrasi itu urung berlangsung, karena dicegah polisi.

Terbukanya janji politik Ansar kepada Marlin, dibalas oleh kelompok pendukung Ansar melalui organisasi sayap Partai Golkar, Garda Nasional (Garnas) Kota Batam. Ketua Garnas Batam, Ryan Jimmi Siburian, kepada media menyatakan, justru Rudi-lah yang berutang janji politik pada Ansar dan Golkar.

Janji itu disepakati dalam pertemuan di Hotel Radisson, Batam, beberapa waktu menjelang pilkada. Menurut Ryan, ada tiga janji politik Rudi yang diingkari, yakni pertama, Golkar mendukung Rudi di Batam, Rudi dengan NasDem mendukung Apri Sujadi dan Roby Kurniawan di Bintan.

Namun, kenyataannya Rudi bersama NasDem justru memajukan calon lain di Bintan. Kedua, Batam dan Karimun harus menjadi target NasDem untuk memenangkan Ansar-Marlin. Kenyataannya, suara Rudi besar, sebaliknya Ansar-Marlin kalah di Batam. Mereka berada di posisi buncit perolehan suara di Batam.

Ketiga, Rudi punya komitmen mendukung kader Golkar Ade Angga maju dalam kursi eksekutif di Tanjungpinang, namun kenyataannya mentah.

Menyikapi kabar permintaan jabatan itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, yang merupakan suami dari Marlin angkat bicara. Apalagi isu berkembang bahwa dia diduga ada di balik permintaan jabatan strategis itu melalui istrinya.

Rudi pun membantah ada permintaan khusus untuk jabatan Sekretaris Daerah dan tiga jabatan kepala dinas di Pemprov Kepri kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.(*/jpg)