batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, pemerintah menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro ketimbang melakukan lockdown. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan tentunya keputusan pemerintah sudah diperhitungkan dengan matang. Sehingga tidak memilih mengambil opsi lockdown ataupun pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Tentunya pemerintah dalam mengambil keputusan terutama penanganan Covid-19 PPKM Mikro sudah melalui kajian dan pertimbangan mendalam. Kita menghormati keputusan pemerintah,” ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/6).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini juga meminta dengan diberlakukan PPKM mikro ini, maka aparat di lapangan bisa melakukan penindakan lebih tegas ke masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.


“Kita harapkan kepada aparat penegak hukum untuk bersinergi dan dapat lebih tegas karena Covid-19 sedang tinggi,” katanya.

Selain itu, aparat di lapangan juga untuk terus mengawasi tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan massa. Itu dilakukan supaya angka penularan Covid-19 bisa ditekan.

“Kalau ada tempat-tempat yang seharusnya jam tutup masih buka. Kalau yang lalu mungkin baru dikasih peringatan, sekarang langsung ditutup saja. Karena itu berpotensi menjadi cluster baru,” tegasnya.

Diketahui, per Kamis (24/6) sebanyak 20.574 orang tertular Covid-19. Sembuh sebanyak 9.201 orang. Sementara meninggal dunia mencapai 355 orang. DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling banyak penulan kasus yakni 7.505.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah telah menerima banyak masukan mengenai penanganan Covid-19 di dalam negeri, termasuk memberlakukannya PSBB dan lockdown. Hal ini berdasarkan lonjakan kasus positif Covid-19.

Jokowi menuturkan, pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di Indonesia. Termasuk juga berkaca dengan pengalaman-pengalaman dari negara lain. Sehingga PPKM berskala mikro adalah cara yang paling efektif untuk dilakukan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan alasan pemerintah menerapkan PPKM mikro. Hal itu karena pemerintah melihat bahwa kebijakan tersebut masih menjadi hal yang paling tepat. Karena menangani pandemi Covid-19 tanpa harus mematikan ekonomi rakyat.(jpg)