batampos.co.id – Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang, Zamzami A Karim, mengatakan, gesekan politik yang terjadi antara Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dan wakilnya, Marlin Agustina, akan menyebabkan terbentuknya faksi-faksi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri. Menurutnya, apabila terus dibiarkan, akan membuat kondisi semakin runyam.

“Jika memang pemicu tidak harmonisnya hubungan politik antara Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dengan Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, disebabkan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri. Maka jalan tengahnya adalah memilih Sekda alternatif,” ujar Zamzami A Karim, Kamis (24/6), di Tanjungpinang

Pria yang merupakan Pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, penunjukan Lamidi sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Provinsi Kepri merupakan orientasi atau tipikal yang dibutuhkan oleh gubernur. Namun, keberadaan mantan Sekda Kabupaten Bintan tersebut hanya sebagai pengantar untuk proses pemilihan Sekda Kepri defentif.


“Jika memang gubernur masih memilih orang-orang terdekat, tentunya tidak mengakomodir tuntutan dari tandem politiknya. Tidak harmonisnya hubungan politik akan berdampak pada terbentuknya faksi-faksi atau polarisasi di Pemerintah Provinsi Kepri,” jelas Zamzami.

Menurutnya, tidak banyak pasangan kepala daerah terpilih yang hubungannya harmonis dari awal memimpin sampai akhir masa jabatan, termasuk di Provinsi Kepri. “Di depan publik memang saat ini Ansar-Marlin menunjukkan mereka baik-baik saja dan tidak melihatkan keretakan yang terjadi,” jelasnya lagi.

Lebih lanjut, katanya, ada dua kriteria orientasi dalam memilih sekretaris daerah. Pertama, oritentasinya adalah kedekatan. Kedua, profesionalisme. Cepatnya pergeseran yang dilakukan gubernur terhadap Arif Fadillah menunjukkan pejabat tersebut tidak masuk dalam orientasi yang dibutuhkan. Rumus siapa yang punya peluang besar menjadi sekda adalah memenuhi kriteria dua orientasi tersebut.

“Saya melihat Gubernur Ansar adalah tipikal pemimpin yang dominan, karena pengalamannya sebagai bupati, sebagai ketua partai, dan sebagai legislator. Ada teorinya, apakah birokasi yang menyetir leader atau birokasi yang akan tunduk pada pemimpin,” paparnya.

Kembali kepada persoalan sekda alternatif. Ada beberapa nama yang punya potensi untuk ditunjuk diberi peluang menjadi Sekda Provinsi Kepri. Pertama, ada mantan Sekda Kota Tanjungpinang, Riono, yang juga pernah duduk sebagai kepala dinas di Provinsi Kepri. Selain itu juga sekda kabupaten/kota lainnya.

Masih kata Zamzami, untuk lingkaran Pemprov Kepri saat ini, memang ada nama Kepala Dinas Permberdayaan Masyarakat Desa, Sardison, yang sedang mengikuti diklat pimpinan I. Satu nama lainnya, bisa menjadi alternatif adalah Asisten I Pemprov Kepri, Juramadi Esram, yang juga pernah duduk sebagai Sekda Kabupaten Lingga. Ia juga memiliki basic sebagai pemimpin organisasi seperti Nahdhatul Ulama (NU) Kota Tanjungpinang.

“Masa kerja gubernur dan wakil gubernur periode sekarang ini tidak sampai tahun berjalan. Sekda adalah orang nomor dua yang harus bisa menerjemahkan rencana-rencana kerja kepala daerah. Selain itu, untuk ke dalam juga berperan mencegah jangan sampai terjadinya polarisasi dalam pemerintahan,” tutup Zamzami.

Dari informasi lapangan, ada sejumlah nama yang santer berpeluang untuk dipilih Ansar sebagai Sekda Provinsi Kepri ke depan. Nama pertama adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri, Luki Zaiman. Kedua, Sardison yang merupakan pejabat Pemprov Kepri.

Selain itu, ada nama Sekda Kota Tanjungpinang, Teguh. Mantan pejabat Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Barenlitbang) Provinsi Kepri tersebut berada dalam lingkaran Plh Sekda Provinsi Kepri, Lamidi. Sedangkan dari barisan Marlin, sampai sejauh ini hanya nama Sekda Kota Batam Jefridin yang dimunculkan.

Ansar mengatakan, selain akan mengisi posisi Sekda Kepri definitif secepat mungkin. Pada bulan Juli mendatang, ia akan melakukan perombakan besar-besaran di semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri. Bahkan jika memungkinkan posisi sekda dapat ditentukan dengan jobfit atau berbasis kinerja. Ia akan menggunakan skema tersebut.

“Akan kami pelajari, jika memang bisa tanpa lelang jabatan, maka lebih baik kami menggunakan kebijakan jobfit saja,” ujar Ansar di Gedung Daerah, Tanjungpinang,Selasa (22/6) lalu. (*/jpg)