batampos.co.id – Pemerintah mengisyaratkan bahwa kewajiban tes Covid-19 akan diberlakukan pada moda transportasi darat seperti bus. Namun, melihat unsur kepraktisan penggunaan dan biaya tes, pemerintah mungkin memilih tes GeNose sebagai opsi terbaik.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengungkapkan, kewajiban tersebut akan diatur dalam bentuk surat edaran (SE) satgas.

”Masih menunggu SE, kemarin sudah dibahas di rapat,” kata Budi kepada Jawa Pos kemarin (27/6).


Wacana kewajiban tes Covid-19 bagi pelaku perjalanan dengan moda bus muncul sejak beberapa waktu lalu. Namun, kendalanya adalah rasio harga yang terlalu mahal jika dibandingkan dengan harga tiket. Baik itu PCR maupun antigen. Nah, GeNose dianggap lebih praktis karena biayanya relatif murah, sekitar Rp 30 ribu sekali tes.

Sempat juga muncul usulan agar pemerintah memberikan subsidi. Budi mengatakan, hal tersebut juga akan diatur lebih lanjut. ”Sudah ada rumusannya, tapi info dari satgas masih akan dirapatkan di tingkat menteri,” katanya.

Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono menegaskan, pihaknya tidak berkeberatan jika penumpang dan awak bus diwajibkan tes Covid-19. ”Waktu itu kita menyambut baik jika akan ada (skrining, Red) GeNose di terminal-terminal, tapi kemudian tidak lagi disarankan,” ujar Ateng saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Menurut Ateng, harga tes GeNose yang relatif terjangkau tidak akan membebani calon penumpang. Namun, jika yang diwajibkan adalah swab antigen, asosiasi berharap pemerintah dapat memberikan bantuan atau subsidi. ”Angkutan darat itu punya segmen yang berbeda. Di sini adalah segmen transportasi termurah, penumpangnya adalah kalangan yang sangat sensitif dengan harga,” tegasnya.

Ateng memaparkan, tingkat keterisian bus saat ini sudah cukup tertekan. Dari 50 persen armada yang dioperasikan, angkutan antarprovinsi hanya terisi di bawah 30 persen dan angkutan antarkota hanya sekitar 10 persen. ”Ini tidak ada pembatasan apa pun, trafik penumpang rendah. Apalagi jika dibatasi pergerakan manusianya, akan semakin berat dampaknya,” bebernya.

Organda berharap akses transportasi tidak perlu ditutup atau distop secara total meski untuk sementara. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah keamanan dan prosedur yang dilakukan untuk mendukung transportasi tetap berjalan. Sejauh ini, langkah perusahaan bus adalah mewajibkan penumpang untuk melakukan prosedur 3M dan memberikan disinfektan pada armada secara rutin.

”Misalnya ke depan wajib diskrining atau sebagainya, kami rasa tidak apa-apa. Tapi, penting bagi pemerintah tetap men-drive sektor transportasi ini,” tuturnya.(jpg)